TOPIKINDONESIA.ID – Dalam rangka mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 serta mengurangi dampak kehilangan pembelajaran (learning loss), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) telah menyusun 3 opsi kurikulum yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, Pemerintah harus menyiapkan skema supaya tidak ada gap (perselisihan).
Baca juga
Baliho Ketum PKB Muhaimin Iskandar Berjejer di Arena Muktamar NU ke 34 di Lampung
Yenny Wahid dan Alzier Bertemu di Sela Muktamar NU ke 34 di Lampung
“Agar semua bisa terlaksana dengan baik. Karena kurikulum yang baru ini tidak ada pergantian kurikulum, tapi dalam rangka pembaharuan, kurikulum ini sifatnya opsional (pilihan). Karena masih ada yang pakai kurikulum 13,” ungkap Syaiful Huda usai menghadiri workshop Pendidikan “Sosialisasi Buku dan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran” yang diselenggarakan di Aula Sai Bumi Ruwa Jurai, Kantor LPMP Lampung, Jln. Gatot Subroto No. 44A, Pahoman, Bandar Lampung, Kamis (23/12/2021).
Menurutnya, berdasarkan hasil survei Kemendikbudristek, ketika 1,5 tahun Pandemi Covid-19, Kemendikbudristek menawarkan Kurikulum Darurat penyederhanaan ini agar tidak terlalu parah learning loss-nya disambut baik oleh para pendidik.
Anggota Polri Resmi Bertambah, Ini Personil di SPN Polda Lampung yang Dilantik
“Pendalaman learning loss ini luar biasa, ini tujuan hadapi perubahan kurikulum pendidikan, termasuk Covid-19. Itu pertimbangan objektifnya,” ujarnya.
Dan pada hari ini, lanjut Ketua Komisi X DPR RI itu, saat ditanyakan kepada para kepala sekolah yang hadir dalam workshop pendidikan, mereka menyetujui kurikulum darurat ini.
Danrem 043 Gatam Dampingi Pangdam II Sriwijaya Sambut Presiden Jokowi di Lampung
“Tadi saya tanya respon kepsek, luar biasa, ini pak kadisnya hebat, Lampung cepat menangkap. Di daerah yang lain masih setengah-setengah. Kalau opsional itu ok, gak wajib,” terangnya.
Karena, kata Syaiful Huda, pihak pemerintah menginginkan metode pembelajaran pendidikan kedepan, lebih menyederhanakan mata pelajaran.
Presiden Jokowi Resmi Membuka Muktamar NU ke 34 di Lampung
“Intinya begini, mau tidak mau hari ini kita siapkan peserta pendidikan lebih tahu detail sesuatu ketimbang tahu banyak. Jadi yang sekarang ini pembelajaran itu gak relevan dengan kondisi zaman. Sehingga paradigmanya dibalik, daripada banyak konten lebih baik sedikit konten. Dan nanti hampir pasti semua ada parameternya jika itu lebih baik,” kata Syaiful Huda.
“Kurikulum prototipe ini belum diberlakukan, masih pakai kurikulum Darurat, dengan begini learning loss tidak parah di saat Pandemi Covid-19,” sambungnya.
Said Aqil Siradj Ungkap Sikapnya Terhadap Israel dan Yahudi
Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP, Kemendikbudristek, Zulkifri mengatakan, pilihan kurikulum darurat ini dampak dari Pandemi Covid-19, dan untuk jangka panjang.
“Karena kelebihannya di kurikulum ini, sedikit ruang bagi anak-anak,
Bahkan mereka belum mengenal, dengan pelayan terpusat, dengan Administrasi yang rumit, sehingga guru bisa dampingi anak, dia bisa kenali potensi akademik. Ini jaminan masa depan mereka,” ungkapnya.
Menurutnya pemulihan kurikulum learning loss, menyederhanakan kurikulum, padat konten dan membuat anak menjadi kreatif.
“Ini semua kita lanjutkan, maksudnya adalah melanjutkan kurikulum 2013, yang menjadi bagian dari proses belajar, jadi para pendidik bisa berdayakan anak untuk belajar, efektif dan kreatif,” ujarnya.
BIN Daerah Lampung Vaksinasi Massal Target 70 Persen, Imbau Warga Patuhi Prokes 5M
Terkait dengan penilaian, menurutnya setiap anak itu punya kelebihan dan kompetensinya masing-masing, sehingga tidak bisa menetapkan hasil akhir.
“Kita tidak bisa tetapkan hasil akhir, anak itu kan berbeda-beda,” ungkapnya.
Apresiasi Gathering Hutama Karya di Lembah Hijau Bersama Media di Lampung
Dan sosialisasi kurikulum di Lampung ini termasuk daerah yang ketiga. Utnuk daerah lainnya nanti dimulai pertengahan tahun 2022.
“Kita buat kurikulum pendidikan yang baru ini berdasarkan manfaatnya, membahagiakan guru dan siswa,” jelas Zulkifri.
Agar tidak timbul penolakan di berbagai daerah, pihaknya melakukan pembinaan dan asesmen nasional.
Raih WBK dan WBBM, Polri: Wujud Nyata Birokrasi Bersih dan Melayani
“Kita lakukan pembinaan yang sama agar tidak ada gap, kita lakukan asesmen nasional, dan juga standar kompetensi lulusan,” tandasnya.
Terkait dengan inisiatif dari Provinsi Lampung menambah jam muatan lokal pendidikan pencegahan antikorupsi, Zulkifri mengaku setuju saja.
“Saya pada posisi setuju, pak kadis (Pendidikan Lampung) ambil inisiatif ini. Artinya temen temen KPK punya teman, akselerasi pendidikan muatan lokal ditambah 2 jam, dengan memasukan ke kurikulum, pendidikan pencegahan antikorupsi ini praktek baik yang harus ditularkan ke provinsi lain. Dan ini artinya komitmen bagus untuk muatan lokal 2 jam. Kita setuju,” ungkapnya.
Kadis Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar mengatakan, soal dari penjelasan narasumber soal kurikulum prototipe dia menilai itu baik.
“Kurikulum prototipe tidak signifikan berubah, tapi semua anak diberikan pilihan. Artinya sejak kelas 11 anak sudah bisa diberikan penjurusan,” ungkap Sulpakar.
Hutama Karya Tanam 60 Ribu Pohon Sepanjang Jalan Tol Sumatera-Jawa
Sedangkan untuk Guru yang tidak kebagian mata pelajaran nanti diatur.
“Jadi untuk Guru tidak ada perubahan, ” kata Sulpakar.
Terkait dengan jam tambahan muatan lokal 2 jam, Sulpakar menyebutkan ini ide dari Provinsi Lampung.
“Untuk kurikulum prototipe ini baru dicanangkan, nanti kita jaring aspirasi, sekolah-sekolah mana yang siap,” tegasnya.(Fik)
