PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan janji mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang layak. Namun di Lampung, yang muncul ke permukaan justru sederet persoalan dapur, suspensi operasional, minimnya transparansi, hingga keluhan pelaksanaan yang dinilai jauh dari ideal.
Kini, kritik itu menemukan konteks yang lebih luas. Kejaksaan Agung mengumumkan akan memeriksa seluruh pengadaan barang di Badan Gizi Nasional (BGN) setelah mengungkap dugaan korupsi dalam tata kelola MBG.
Penyidik menyoroti dugaan mark up pengadaan motor listrik, tablet, televisi hingga sepatu yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Publik tentu berhak bertanya. Bagaimana mungkin program yang diklaim berfokus pada kebutuhan gizi anak-anak justru sibuk mengurus ribuan televisi 75 inci, puluhan ribu tablet, dan belasan ribu motor listrik? Sejak kapan kenyang diukur dari ukuran layar televisi?
Di Lampung, Sekber Pantau MBG sebelumnya telah menyoroti banyak dapur yang dinilai belum sesuai petunjuk teknis. Saat kritik itu disampaikan, sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar persoalan administrasi. Namun setelah Kejagung membongkar dugaan penyimpangan di tingkat pusat, kritik tersebut terasa bukan lagi sekadar keluhan teknis, melainkan alarm yang sejak awal sudah berbunyi.
Masalah terbesar bukan hanya soal dugaan mark up. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hilangnya fokus. Program yang seharusnya berpusat pada anak-anak sekolah perlahan terseret ke dalam pusaran proyek pengadaan. Akibatnya, perhatian terhadap kualitas makanan, sanitasi dapur, dan ketepatan sasaran berpotensi kalah oleh urusan vendor, kontrak, dan pembagian paket pekerjaan.
Ironisnya, uang yang digunakan bukan uang yang jatuh dari langit. Itu adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Karena itu, setiap rupiah yang keluar semestinya dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya dalam laporan keuangan, tetapi juga dalam bentuk manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Kasus yang sedang diusut Kejagung harus menjadi momentum bersih-bersih total. Sebab rakyat tidak sedang meminta program yang terlihat megah di atas kertas. Rakyat hanya ingin memastikan satu hal sederhana: anggaran untuk makan anak-anak benar-benar berubah menjadi makanan, bukan menjadi angka yang membengkak dalam dokumen pengadaan. Jika tidak, maka yang tersisa dari program “Makan Bergizi Gratis” hanyalah sebuah ironi mahal yang dibayar oleh rakyat sendiri.
Tabik Pun!!!
Catatan Redaksi: Topik Indonesia
