MUSRENBANG RKPD 2027 yang dipaparkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Senin (13/4/2026) kemarin bukan sekadar forum tahunan yang sarat angka dan target. Di dalamnya, tersimpan satu pesan yang lebih besar: arah masa depan pembangunan Lampung—dan dalam skala lebih luas, kontribusinya bagi Indonesia yang sedang bangkit.
Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tentu patut diapresiasi. Namun, di tengah narasi optimisme itu, kita perlu jujur melihat bahwa pertumbuhan bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah alat. Pertanyaan mendasarnya tetap sama: apakah pertumbuhan itu mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat secara merata, atau justru masih terpusat di titik-titik tertentu?
Lampung memberikan gambaran menarik tentang wajah ekonomi Indonesia. Ketika sektor pertanian masih menjadi penopang utama, itu berarti denyut ekonomi sesungguhnya ada di desa. Lebih dari dua juta kepala keluarga menggantungkan hidup pada sektor ini. Artinya, jika desa bergerak, maka daerah bergerak. Dan jika daerah bergerak, di situlah Indonesia menemukan momentum kebangkitannya.
Dalam konteks inilah kebijakan harga komoditas yang mulai berpihak pada petani menjadi sangat strategis. Ketika harga gabah dan jagung menguat, daya beli masyarakat ikut terdorong. Fenomena meningkatnya penjualan kendaraan di daerah sentra pertanian bukan sekadar data ekonomi, melainkan sinyal bahwa kesejahteraan mulai merambat dari akar rumput.
Namun, kebangkitan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada harga komoditas. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketergantungan pada sektor primer tanpa nilai tambah justru membuat ekonomi rentan. Maka, gagasan hilirisasi yang didorong Pemerintah Provinsi Lampung menjadi kunci. Komoditas tidak boleh lagi keluar dalam bentuk mentah. Desa harus naik kelas—menjadi pusat produksi sekaligus pengolahan.
Kebutuhan akan fasilitas seperti dryer hingga ratusan unit bukan hanya soal alat, tetapi tentang perubahan cara berpikir. Bahwa petani tidak lagi sekadar produsen bahan baku, melainkan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar. Di titik ini, pembangunan bukan lagi soal fisik semata, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi yang adil.
Lebih jauh, arah kebijakan yang juga menyentuh sektor industri, pariwisata, dan energi terbarukan menunjukkan bahwa Lampung tidak ingin berjalan di tempat. Ini adalah langkah penting. Sebab Indonesia yang bangkit tidak bisa hanya bertumpu pada satu sektor. Ia harus ditopang oleh diversifikasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Namun, semua rencana besar itu akan kehilangan makna jika tidak ditopang oleh tata kelola yang baik. Penegasan untuk menghapus pungutan liar, memperkuat transparansi, dan mendorong digitalisasi pelayanan publik adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Kebangkitan ekonomi tanpa integritas hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Jalan yang mantap bukan hanya soal konektivitas, tetapi tentang membuka akses—dari desa ke pasar, dari petani ke industri, dari daerah ke dunia. Infrastruktur yang baik adalah jembatan antara potensi dan kesejahteraan.
Pada akhirnya, narasi besar “Indonesia Bangkit” tidak lahir dari pusat semata. Ia tumbuh dari daerah, dari desa-desa yang bergerak, dari petani yang sejahtera, dari kebijakan yang berpihak, dan dari pemerintah yang mampu menjaga kepercayaan publik.
Lampung, dengan segala potensinya, sedang berada di persimpangan penting. Jika transformasi ekonomi ini dijalankan dengan konsisten dan inklusif, maka Lampung bukan hanya akan tumbuh—tetapi juga menjadi bagian penting dari cerita besar: Indonesia yang benar-benar bangkit, dari bawah, oleh rakyatnya sendiri.
Tabik Pun…
Editorial Pemimpin Redaksi Topikindonesia
