TOPIKINDONESIA.ID – Hingga saat ini masih terjadi tarik ulur kepastian jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-34. Menurut Ketua PMII Lampung Ahmad Hadi Baladi Ummah hal tersebut membuat agenda sakral itu menjadi terlihat politis.
Terlebih, lanjutnya, untuk pertama kali kegiatan tersebut digelar di luar lingkungan pondok pesantren. Hal tersebut membuat Muktamar seperti kehilangan girohnya, sebab, pondok pesantren menjadi muruah bagi NU.
Polda Lampung Gelar Lomba Orasi Unjuk Rasa Piala Kapolri 2021, Ini Tujuannya!
Kapolres Pimpin Upacara Sertijab dan Pelantikan Pejabat Utama Polres Lampung Utara
“Pondok pesantren merupakan wilayah yang netral dan jauh dari politik praktis, hal ini yang dijaga NU secara kultural selama ini,” ungkapnya, Sabtu (27/11/2021).
Untuk itu, ia meminta agar PBNU bisa mematangkan segala persiapan dan mengembalikan kegiatan Muktamar di lingkungan pesantren. Sebab, berdasarkan informasi, lokasi Pondok Pesantren hanya dijadikan lokasi pembukaan.
Kanwil DJP Bengkulu-Lampung Memenangkan 81,67 Persen Sengketa Pajak
Kemudian, ia juga berharap PBNU bisa menghargai rekomendasi pemunduran jadwal hingga Januari 2022 dari 9 kiyai sepuh Masyayikh NU yang dikeluarkan beberapa hari lalu.
“Kiyai Masyayikh NU adalah kalangan yang netral dan bersih tanpa kepentingan, maka PBNU harus menjadi rekomendasi itu sebagai pertimbangan,” kata dia.
Dari 4 Nama, Baru 1 yang Kembalikan Berkas Pendaftaran Calon Ketua PWI Lampung
Terlebih, lanjut Hadi, kiyai merupakan orang yang dipercaya dan memiliki muruah. Jika rekomendasi itu tidak dipertimbangkan, maka wajah politis NU sebagai organisasi ulama akan sangat nampak. (*/TI)
