Oleh: Erlan Heryanto, S.Pd., M.Pd.
Ketua KNPI Kota Bandar Lampung
Senja perlahan menyelimuti sudut Kota Bandar Lampung. Di atas meja sederhana, dua cangkir kopi masih mengepulkan aroma yang menenangkan. Namun, sore itu yang menghangatkan bukan sekadar kopi. Melainkan percakapan panjang tentang masa depan sebuah program yang tengah menjadi perhatian nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai Ketua KNPI Kota Bandar Lampung, saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah. Perbincangan kami tidak berkutat pada dinamika politik sesaat atau riuhnya ruang publik.
Yang menjadi fokus justru pertanyaan mendasar, bagaimana memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen pembangunan. Bukan sekadar program pembagian makanan yang berhenti pada angka-angka penyaluran.
Dari diskusi itulah lahir satu benang merah yang begitu kuat. Program MBG sejatinya tidak hanya berbicara tentang makanan yang tersaji di meja anak-anak sekolah.
Lebih dari itu, program ini menyentuh persoalan yang jauh lebih luas. Yakni ketahanan pangan, kesejahteraan petani, pemberdayaan UMKM, hingga masa depan ekonomi daerah.
Iqbal Ardiansyah memandang Lampung memiliki modal yang sangat besar, untuk menjadi salah satu tulang punggung keberhasilan program tersebut.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung memiliki hampir seluruh komoditas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Mulai dari beras, jagung, telur, ayam, ikan, hingga aneka sayuran dan buah-buahan.
“Lampung adalah lumbung pangan nasional. Sangat disayangkan apabila kebutuhan bahan baku MBG justru dipasok dari luar daerah. Program ini harus menjadi ruang tumbuh bagi petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa. Ketika dapur MBG membeli hasil panen masyarakat Lampung, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya gizi anak-anak, tetapi juga ekonomi rakyat,” ujar Iqbal.
Pernyataan itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan makna yang sangat mendalam. Program MBG tidak boleh dipandang semata sebagai belanja negara, melainkan investasi sosial yang memiliki efek berganda (multiplier effect).
Setiap kilogram beras yang dibeli dari petani lokal. Setiap butir telur yang dipasok peternak daerah. Hingga setiap ikat sayur yang dipanen masyarakat akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Namun, diskusi kami juga tidak menghindari kenyataan bahwa implementasi program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih memerlukan pembenahan. Baik dari sisi fasilitas, standar higienitas, tata kelola operasional, maupun mekanisme distribusi.
Bagi Iqbal Ardiansyah, kondisi tersebut harus dijadikan momentum evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Kalau ada dapur yang bermasalah, benahi dapurnya. Tingkatkan kualitas pengelolanya, perbaiki sistemnya, dan awasi pelaksanaannya. Jangan cita-cita besarnya yang dikorbankan. Yang harus diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya.”
Pandangan itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap sebuah kebijakan, tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, dukungan diwujudkan melalui kritik yang objektif dan solusi yang konstruktif. Agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, kami juga membahas peran strategis organisasi kepemudaan. KNPI, menurut Iqbal, tidak boleh hanya menjadi penonton atau sekadar memberikan dukungan normatif. Pemuda harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah yang ikut mengawal pelaksanaan kebijakan, sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di lapangan.
Ada tiga langkah yang menjadi fokus pengawalan KNPI terhadap Program MBG di Lampung. Pertama, memperkuat pengawasan sosial melalui jaringan pemuda hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kualitas layanan dapur MBG berjalan sesuai standar.
Kedua, mendorong pemerintah agar rantai pasok pangan benar-benar berpihak kepada petani, Gapoktan, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.
Ketiga, memperluas edukasi kepada pengelola dapur serta kelompok tani. Agar mampu memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan kualitas gizi nasional.
Perbincangan sore itu semakin menegaskan bahwa yang sedang dibangun melalui Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar dapur untuk menyediakan makanan. Melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat dalam satu rantai pembangunan yang saling menguatkan.
Menjelang malam, diskusi pun berakhir. Cangkir-cangkir kopi telah kosong, tetapi gagasan yang mengemuka justru semakin menguat. Saya pulang dengan keyakinan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan ikhtiar besar yang patut dijaga bersama. Kekurangan yang masih ditemukan harus dijawab dengan evaluasi dan penyempurnaan. Bukan dengan menghentikan program yang membawa harapan bagi jutaan anak Indonesia dan ribuan pelaku usaha pangan lokal.
Sebelum kami berpisah, Iqbal Ardiansyah menyampaikan komitmen yang tegas. Sebagai Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, ia akan menginstruksikan seluruh jajaran KNPI di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung untuk mengambil peran aktif dalam mendukung sekaligus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pengawalan tersebut akan diwujudkan melalui edukasi kepada masyarakat, pengawasan yang konstruktif terhadap pelaksanaan di lapangan, serta mendorong pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk pangan lokal sebagai sumber utama kebutuhan dapur MBG.
“Bagi KNPI, mendukung Program Makan Bergizi Gratis berarti ikut menjaga masa depan generasi bangsa. Karena itu, saya akan menginstruksikan seluruh DPD KNPI kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk bersama-sama mendukung dan mengawal program ini agar berjalan dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Jika ada kekurangan, mari kita benahi bersama. Jangan programnya yang dihentikan, tetapi sistemnya yang harus terus diperbaiki,” tegas Iqbal Ardiansyah.
Komitmen tersebut menjadi penutup yang menguatkan pesan dari diskusi sore itu. Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
Ketika pemerintah, petani, pelaku usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat berjalan dalam langkah yang sama. Lampung tidak hanya akan memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan nasional. Tetapi juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi mampu melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Sebab pada akhirnya, membangun dapur bangsa sesungguhnya adalah membangun masa depan bangsa.
