TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Anggota DPR RI dari Fraksi partai NasDem, Taufik Basari meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail terkait kondisi Lampung sebagai salah satu Provinsi dengan tingkat vaksinasi terendah se-Indonesia.
Penjelasan tersebut ia minta diberikan secara lengkap dengan menguraikan data yang valid dan detail. Menurutnya rakyat berhak untuk tahu data tersebut.
Taufik yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Lampung ini juga telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi NasDem yang ada di Provinsi hingga Kabupaten/Kota di Lampung, mengawal proses vaksinasi.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem di DPRD Lampung dan Kabupaten/Kota se-Lampung untuk meminta penjelasan kepada pemerintah daerah secara detail terkait jumlah vaksin yang sudah diterima dari pemerintah pusat dan jumlah masyarakat yang sudah menerima vaksin. Lampung menjadi yang terendah pelaksanaan vaksinasi covid, ini kendalanya di mana? harus ada penjelasan detail,” bebernya, Rabu (4/8/2021).
Taufik bahkan meminta fraksi NasDem menginisiasi rapat khusus DPRD dengan Kepala Daerah untuk membahas masalah data vaksin, melakukan pemetaan, dan memprioritaskan daerah yang masuk zona merah untuk dipercepat proses vaksinasi.
Menurut anggota Komisi III dan Badan Legislasi DPR RI ini Pemerintah Daerah harus memiliki data yang valid terkait jumlah vaksin yang disediakan dan jumlah vaksinasi hingga sisa vaksin yang tersedia, berbasis desa dan kelurahan.
“Pemprov, Pemkab dan Pemkot harus menjelaskan data ini. Datanya harus sinkron antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan Pusat,” ungkap Taufik Basari.
Berapa jumlah vaksin yang diterima Provinsi Lampung. Kapan diterimanya dan berapa tahap serta jumlah vaksin setiap tahap.
“Berapa yang disalurkan ke kabupaten/kota dan kapan disalurkannya. Berapa jumlah orang yang telah mendapatkan vaksinasi per desa/kelurahan, lokasinya di mana saja, dan berapa jumlah masyarakat yang masih butuh vaksin, serta desa mana yang belum mendapat vaksin sama sekali,” tanya Tobas.
Kemudian, apakah ada kendala komunikasi dengan pusat terkait ketersediaan vaksin atau seperti apa, penjelasan ini yang kita butuhkan.
“Data ini nanti akan kita cross check dengan data dari pusat dan dari di lapangan untuk memastikan validitasnya,” jelas Taufik. (SB/Fik/TI)