TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Rabu (23/9/2026).
Dalam perubahan APBD tersebut, pendapatan daerah mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp7,012 triliun, pendapatan bertambah sekitar Rp20,77 miliar, sehingga menjadi Rp7,033 triliun.
Perubahan juga terjadi pada komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru turun sekitar Rp17,39 miliar, dari Rp4,025 triliun menjadi Rp4,007 triliun. Sementara pendapatan transfer meningkat Rp38,16 miliar, dari Rp2,876 triliun menjadi Rp2,914 triliun.
Sedangkan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan dan tetap berada di angka sekitar Rp111,008 miliar.
Di sisi belanja, terjadi kenaikan yang lebih besar.
Anggaran belanja daerah sebelumnya sebesar Rp7,916 triliun, kemudian bertambah sekitar Rp115,09 miliar menjadi Rp8,031 triliun.
Dengan postur tersebut, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja sebesar sekitar Rp998,32 miliar. Kebutuhan tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah.
Penerimaan pembiayaan juga meningkat dari sebelumnya Rp1,004 triliun menjadi sekitar Rp1,098 triliun. Sumbernya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sekitar Rp98,32 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun. Sementara pengeluaran pembiayaan tetap Rp100 miliar, sehingga pembiayaan netto menjadi sekitar Rp998,32 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, perubahan APBD tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap kondisi pendapatan dan belanja daerah, termasuk dana transfer dari pemerintah pusat dan kurang bayar dana bagi hasil.
“Ada sejumlah penyesuaian anggaran. Beberapa mengalami kenaikan karena kita menyesuaikan dana transfer dari pemerintah pusat, salah satunya terkait kurang bayar dana bagi hasil. Kemudian dari sisi belanja juga ada peningkatan yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK dan kondisi pembiayaan daerah. Insya Allah seluruhnya telah disesuaikan dengan regulasi dan tentunya diarahkan untuk kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Marindo.
Dengan disepakatinya perubahan APBD ini, pemerintah daerah selanjutnya memiliki dasar anggaran yang telah disesuaikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan hingga akhir tahun anggaran 2026.(*)
