TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan penyerapan produk petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat ini, sebanyak 1.007 SPPG telah beroperasi di Provinsi Lampung dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 2,8 juta orang. Mereka terdiri dari pelajar tingkat SD hingga SMA, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Mirza mengatakan, pengelolaan jutaan porsi makanan setiap hari membutuhkan pengawasan serius, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur hingga pendistribusian makanan agar sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Memasak dan menyiapkan 2,8 juta piring ini bukan suatu hal yang mudah. Kita sebagai ibu rumah tangga menyiapkan 10, 20, bahkan 100 porsi saja sudah repot. Karena itu, sebagai pemerintah, kita harus mendukung dan menjaga agar seluruh SPPG di Lampung aman, bersih, dan tepat sasaran,” ujar Mirza, didampingi Sekdaprov Marindo Kurniawan, usai melantik I Komang Koheri sebagai Bupati Lampung Tengah, Selasa (3/11/2026).
Selain pemenuhan gizi, Gubernur menegaskan program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dapur SPPG diharapkan melibatkan petani, peternak, serta UMKM lokal sehingga produk mereka memiliki pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Program MBG tidak boleh hanya dipandang sebagai program penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di tingkat desa,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemprov Lampung telah membentuk Satgas Keamanan MBG. Satgas tersebut bertugas mempercepat pembangunan dapur SPPG, mengawasi kepatuhan terhadap SOP dan standar kesehatan, serta mendorong integrasi pelaku ekonomi desa ke dalam rantai pasok pangan.
Mirza juga menyoroti pemerataan layanan MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas pangan, ketepatan sasaran, keamanan makanan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.(*)
