TOPIKINDONESIA.ID – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum berpihak kepada kepentingan rakyat.
Massa aksi mulai berdatangan sekitar pukul 13.30 WIB. Sejumlah personel kepolisian terlihat berjaga di lokasi, sementara kawat berduri terpasang di depan gerbang kantor pemerintahan. Sekitar pukul 13.45 WIB, massa yang terdiri dari mahasiswa dan sejumlah organisasi, di antaranya LMND, PMII, dan HMI, menarik kawat berduri hingga berhasil memasuki area gerbang.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan Konsolidasi Akbar Jilid II dengan mengangkat isu evaluasi terhadap kebijakan pemerintah pusat. Sejumlah persoalan yang disuarakan meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemborosan anggaran, hingga dugaan menguatnya militerisme di ranah sipil.
Massa juga menyoroti kerusakan lingkungan, sulitnya akses pendidikan, serta tingginya harga kebutuhan pokok. Berbagai persoalan itu dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Yoshua Sitorus, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan sekaligus kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
“Rapor merah ini adalah bentuk kekecewaan sekaligus perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” ujar Yoshua dalam aksi tersebut.
Dalam demonstrasi itu, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan tuntutan. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengusut tuntas pihak yang diduga sengaja membakar hutan dan lahan, serta menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, massa meminta pemerintah menjamin ketersediaan dan distribusi BBM subsidi secara tepat sasaran disertai keterbukaan data, menurunkan harga bahan pangan pokok, memperbaiki tata kelola ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar untuk berinvestasi, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Lampung Melawan mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Tuntutan tersebut menjadi pesan yang disampaikan massa agar kebijakan publik lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat serta dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Aksi tersebut berakhir pas waktu magrib.(*)
