TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat produktivitas ekonomi, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta mempercepat pemerataan pembangunan hingga perdesaan.
Dalam rancangan yang disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (20/10/2026), pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,229 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp6,933 triliun.
Jihan menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mempertimbangkan proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja, serta kemampuan pembiayaan daerah. Kebijakan dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat juga menjadi faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal dan struktur anggaran Lampung.
“Struktur APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan belanja daerah, dan kemampuan pembiayaan daerah,” ujar Jihan sebagaimana dikutip dalam pemberitaan resmi Pemprov Lampung.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran akan dilakukan secara terukur dengan mengutamakan belanja prioritas, pencapaian target pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penyesuaian dilakukan melalui pengalokasian belanja secara terukur dengan mengutamakan pemenuhan belanja prioritas, pencapaian target pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, dalam jawaban Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027, Kamis (22/10/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung,” demikian pernyataan Gubernur yang disampaikan melalui Sekdaprov Marindo.
Menurut pemerintah provinsi, kebijakan anggaran harus menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan hingga perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu strategi yang menjadi perhatian adalah hilirisasi komoditas unggulan. Potensi pertanian dan perkebunan Lampung diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi melalui penguatan industri pengolahan, pemanfaatan teknologi, dan perluasan akses pasar.
Selain itu, Pemprov Lampung menegaskan keberlanjutan program Desaku Maju pada 2027 melalui empat pilar, yakni peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia desa, serta percepatan konektivitas infrastruktur.
Pada sektor pertanian, pemerintah mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair untuk menekan biaya produksi dan mendukung pertanian berkelanjutan. Distribusi mesin pengering hasil pertanian atau bed dryer juga diarahkan untuk menjaga kualitas panen, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, dan meningkatkan nilai jual komoditas petani.
Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis desa, sementara pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan diharapkan memperlancar distribusi barang dan jasa serta menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
Dari sisi anggaran, selisih antara pendapatan dan belanja dalam rancangan tersebut mencapai sekitar Rp296,28 miliar. Namun, angka itu merupakan surplus sebelum memperhitungkan pembiayaan daerah. Rincian alokasi belanja per organisasi perangkat daerah maupun sektor belum diuraikan dalam dua pemberitaan resmi tersebut.
Karena itu, pembahasan RAPBD bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk memastikan prioritas pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat. Jihan juga mengharapkan dukungan DPRD agar pembahasan berlangsung cermat dan konstruktif sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan tepat waktu.
Melalui rancangan anggaran tersebut, Pemprov Lampung berharap pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ekonomi desa, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.(*)
