TOPIKINDONESIA.ID – Sorotan terhadap program umrah gratis Pemerintah Kota Bandar Lampung terus bergulir. Setelah ramai diperbincangkan warganet, kini giliran kalangan akademisi yang meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah berjalan selama dua periode kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Dedy Hermawan, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meninjau kembali efektivitas, manfaat, hingga tata kelola program yang dibiayai melalui APBD tersebut.
“Kebijakan ini sudah berjalan cukup lama dan kini memasuki periode kedua kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana. Sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap implementasi, hasil, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung,” kata Dedy, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya, apakah program tetap dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan apabila dinilai tidak lagi efektif.
“Hasil review akan menentukan masa depan kebijakan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi program tersebut,” ujarnya.
Dedy menegaskan evaluasi yang komprehensif penting dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran utuh mengenai efektivitas penggunaan anggaran, manfaat yang diterima masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap pelayanan publik.
Sorotan terhadap program umrah gratis menguat setelah muncul pertanyaan publik mengenai besaran biaya paket umrah yang disebut mencapai sekitar Rp38 juta per peserta. Di sisi lain, sejumlah biro perjalanan diketahui menawarkan paket umrah dengan harga yang lebih rendah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan harga dalam program yang menggunakan anggaran daerah.
Tak hanya itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya juga memberikan catatan atas pelaksanaan program umrah dan wisata rohani Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyoroti mekanisme penetapan peserta yang dinilai belum didukung tata kelola yang memadai.
Perdebatan kemudian meluas di media sosial.
Sejumlah warganet mempertanyakan transparansi anggaran, mekanisme penetapan peserta, hingga dasar penentuan harga paket umrah. Beberapa di antaranya mengaku memperoleh penawaran paket pendamping dengan biaya yang dinilai lebih tinggi dibandingkan harga paket yang beredar di pasaran.
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, sejumlah kalangan berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penyusunan anggaran, mekanisme pengadaan, serta hasil evaluasi pelaksanaan program agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memberikan tanggapan resmi terkait pandangan Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung maupun berkembangnya sorotan publik terhadap program umrah gratis tersebut. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila terdapat penjelasan resmi dari pihak terkait.(*)
