TOPIKINDONESIA.ID – Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Pemerintah Provinsi Lampung mengalami penurunan tajam pada tahun anggaran 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2025, realisasi pendapatan dari sektor tersebut hanya mencapai Rp27,35 miliar, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp193,52 miliar atau berkurang sekitar Rp166,17 miliar.
Penurunan terbesar berasal dari dividen penyertaan modal di PT Bank Lampung. Jika pada 2024 Bank Lampung menyumbang dividen sebesar Rp51,89 miliar, maka pada 2025 nilainya turun menjadi Rp27,35 miliar. Kondisi itu semakin diperparah dengan tidak adanya setoran dividen dari dua BUMD milik Pemprov, yakni PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan PT Wahana Raharja (WR), yang pada 2024 masih memberikan kontribusi lebih dari Rp141,62 miliar.
Data tersebut diungkapkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Mei 2026 dan turut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Nomor 43A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Meski dividen menurun, nilai investasi Pemprov Lampung di Bank Lampung justru mengalami peningkatan. Berdasarkan metode ekuitas, nilai investasi pada akhir tahun buku 2025 tercatat sebesar Rp698,86 miliar, naik dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp637,95 miliar. Pemprov Lampung juga masih menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 37,76 persen.
Sementara itu, kinerja dua BUMD lainnya belum menggembirakan. PT Wahana Raharja kembali mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp3,2 miliar pada 2025, setelah pada tahun sebelumnya hanya membukukan laba tipis sekitar Rp14,37 juta. Adapun PT Lampung Jasa Utama masih mencetak laba sebesar Rp58,67 juta, namun turun drastis dibandingkan laba tahun 2024 yang mencapai Rp14,91 miliar.
Secara keseluruhan, nilai penyertaan modal Pemprov Lampung hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp791,71 miliar, yang terdiri atas investasi di PT Bank Lampung sebesar Rp698,86 miliar, PT Lampung Jasa Utama sebesar Rp92,72 miliar, dan PT Wahana Raharja sebesar Rp120,43 juta.
Selain itu, Pemprov juga memiliki investasi di sejumlah perusahaan lain seperti PT Sarana Lampung Ventura, Asuransi Bangun Askrida, dan PT Kawasan Industri Lampung, sementara investasi di PT Riau Airlines senilai Rp1 miliar masih tercatat sebagai aset administrasi karena maskapai tersebut telah berhenti beroperasi sejak 2012.(*)
