Gubernur Mirza Minta Dapur MBG Gandeng BUMDes, Petani, dan UMKM Lokal

22 views

TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa.

Hal itu disampaikan Mirza saat menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).

Dalam sambutannya, Mirza mengapresiasi pengurus APPMBGI yang baru dikukuhkan dan berharap organisasi tersebut dapat berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program MBG di Lampung.
Menurutnya, peningkatan kualitas gizi anak merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. “Program MBG merupakan salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa depan,” ujarnya.

Mirza menjelaskan, program MBG juga dirancang untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan di tingkat desa. Karena itu, ia meminta seluruh dapur MBG melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penyediaan bahan pangan.

“Keberadaan dapur MBG harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

Ia menilai keberlanjutan program MBG sangat penting bagi Lampung yang masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti rendahnya konsumsi protein masyarakat, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penurunan angka kemiskinan. Padahal, Lampung merupakan salah satu sentra produksi protein nasional melalui komoditas ayam, telur, ikan, dan jagung.

Karena itu, Mirza meminta seluruh pengelola dapur MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan pemasok bahan pangan menjalankan program secara profesional, menjaga kualitas makanan, kebersihan dapur, transparansi, serta tata kelola keuangan yang baik agar manfaat program dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. (*)