TOPIKINDONESIA.ID – Angka itu besar, bahkan nyaris sulit dibayangkan: Rp1,1 triliun per bulan. Itulah nilai perputaran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung. Namun di balik angka fantastis tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar menikmati?
Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengingatkan bahwa program nasional ini tak boleh berhenti sebagai sekadar proyek distribusi anggaran. Ia menegaskan, MBG harus menjadi mesin penggerak ekonomi lokal—bukan sekadar jalur lewatnya uang negara.
“Ini luar biasa besar. Tapi jangan sampai hanya jadi angka. Harus ada dampak nyata, terutama bagi petani kita,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Satgas MBG, Senin (20/4/2026).
Dengan sekitar 1.120 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di Lampung, potensi ekonomi yang tercipta sejatinya sangat besar. Apalagi, sekitar 70 persen anggaran terserap untuk bahan baku pangan seperti beras, telur, daging, dan susu. Artinya, sektor pertanian dan perikanan lokal punya peluang emas untuk tumbuh.
Namun peluang itu bisa hilang jika pengadaan justru bergantung pada produk luar daerah atau industri besar. Basuki menilai, hal ini menjadi titik rawan yang harus diawasi serius.
“Jangan sampai anggaran sebesar ini justru lari ke luar daerah. Kalau itu terjadi, petani kita hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala KPPG Lampung, Achmad Hery Setiawan, mengakui pelaksanaan MBG belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga juru masak bersertifikat, yang berdampak pada variasi menu dan pemanfaatan bahan lokal.
“Kita punya banyak potensi—ikan, udang, hasil tani. Tapi belum semua bisa masuk dalam skema menu karena keterbatasan SDM,” jelasnya.
Tak hanya itu, persoalan distribusi juga menjadi tantangan serius. Luasnya wilayah Lampung membuat rantai pasok tidak selalu efisien, yang pada akhirnya memengaruhi harga dan ketersediaan bahan pangan di beberapa daerah.
Program MBG jelas bukan sekadar urusan gizi. Ini soal arah ekonomi daerah. Rp1,1 triliun per bulan bisa menjadi berkah besar—atau justru peluang yang terlewat. Kuncinya sederhana: keberpihakan. Jika tidak dijaga, angka besar ini hanya akan jadi lalu lintas uang, tanpa meninggalkan jejak kesejahteraan.(*)
