TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah digencarkan secara masif di wilayah-wilayah rawan gejolak harga menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Mirza saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa (10/2/2026).
Mirza menekankan bahwa lonjakan permintaan bahan pokok menjelang hari besar keagamaan merupakan siklus tahunan yang harus diantisipasi dengan aksi nyata di lapangan, bukan sekadar perencanaan administratif.
“Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah harus benar-benar terasa di tengah masyarakat. Kita tidak ingin harga melonjak dan membebani warga saat mereka fokus beribadah,” tegas Mirza.
Ia mengapresiasi capaian Provinsi Lampung yang mencatat inflasi tahunan terendah kedua secara nasional pada 2025 sebesar 1,25 persen (year on year). Namun demikian, capaian tersebut justru harus menjadi pemicu untuk memperkuat pengendalian inflasi, terutama di tengah tantangan cuaca ekstrem dan potensi gangguan distribusi.
“Prestasi ini jangan membuat kita lengah. Tantangan terberat justru ada saat permintaan meningkat dan arus distribusi semakin padat,” ujarnya.
Dalam HLM tersebut, Mirza menyampaikan sejumlah arahan strategis lintas sektor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta memperluas cakupan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, sementara Perum Bulog diminta menyiagakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar mampu merespons cepat setiap potensi lonjakan harga.
Pada sisi produksi dan stok pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan diperintahkan memastikan ketersediaan komoditas utama—seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan ikan—tetap aman hingga pasca-Idulfitri, berbasis data dan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS).
Sementara di sektor energi dan transportasi, Pertamina, PLN, serta Dinas Perhubungan diminta menjamin pasokan BBM, LPG, dan listrik, sekaligus memastikan kelancaran distribusi logistik bahan pokok melalui jalur darat, laut, dan udara.
Mirza juga menaruh perhatian serius pada aspek pengawasan. Satgas Pangan bersama Polda Lampung dan Kejaksaan diminta memperketat pengawasan serta menindak tegas praktik penimbunan dan permainan harga yang merugikan masyarakat.
Selain itu, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dinilai penting untuk memperlancar pergerakan komoditas pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
“Kita ingin hasil nyata di lapangan, bukan hanya bagus di atas kertas. Semua harus bergerak bersama, tanpa ego sektoral, demi memastikan masyarakat Lampung dapat beribadah dengan tenang dan harga tetap terkendali,” pungkas Mirza.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengingatkan adanya potensi demand-pull inflation akibat lonjakan permintaan selama Ramadhan dan Idulfitri. Menurutnya, sinergi lintas sektor perlu terus diperkuat agar tren inflasi rendah di Lampung dapat dipertahankan.
HLM TPID ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Lampung, serta jajaran pimpinan BUMD Provinsi Lampung.(*)
