TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal akhirnya angkat bicara soal rencana besar Pemerintah Provinsi Lampung yang bakal mengajukan pinjaman Rp1 triliun ke pemerintah pusat.
Langkah itu bukan tanpa alasan. Menurut Mirza, kondisi infrastruktur jalan di banyak wilayah Lampung sudah mencapai titik darurat, dan jika dibiarkan lebih lama, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang tengah menggeliat.
“Kita darurat. Jalan-jalan kita rusak parah, padahal ekonomi harus terus tumbuh, distribusi hasil bumi harus lancar. Sayang, harga komoditas petani sudah mulai bagus, tapi kalau jalannya jelek, ekonomi bisa tersendat,” tegas Mirza, Rabu (5/11/2025).
Infrastruktur Jadi Urat Nadi Ekonomi
Rencana pinjaman triliunan ini sudah lebih dulu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada Agustus 2025 sebagai bagian dari pembahasan Raperda APBD 2026.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan dana itu akan difokuskan untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan provinsi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota, terutama di daerah produksi pertanian dan kawasan ekonomi penunjang.
Mirza menilai, perbaikan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi bagian dari strategi besar mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin petani bisa mengantar hasil panennya tanpa hambatan. Kalau jalannya rusak, biaya distribusi tinggi, hasil panen terlambat sampai pasar. Ini merugikan petani dan memperlambat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Pinjaman Jadi Jalan Cepat
Pemprov Lampung, kata Mirza, tak ingin lagi terjebak dalam pola lama — menunggu alokasi dana bertahun-tahun sementara kondisi jalan makin memburuk.
“Kita tidak bisa menunggu dua atau tiga tahun lagi. Salah satu opsi tercepat adalah melalui mekanisme pinjaman daerah,” tegasnya.
Menurutnya, mekanisme pinjaman kepada pemerintah pusat dianggap lebih aman dan efisien dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan komersial, karena bunga yang ditawarkan jauh lebih rendah.
“Bunga pinjaman dari pusat sangat murah, jauh di bawah bunga bank. Kalau ini bisa mempercepat pembangunan, kenapa tidak kita maksimalkan? Sayang kalau kesempatan ini lewat,” kata Mirza.
Dorong Pertumbuhan dari Desa
Selain untuk jalan provinsi, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program perbaikan jalan dengan sektor pertanian dan industri kecil menengah (IKM).
Mirza menyebut, Lampung punya potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, namun sering kali tertahan karena akses jalan rusak dan biaya logistik tinggi.
“Kita punya potensi besar, tapi distribusinya lambat. Jalan rusak itu efek domino. Petani rugi, pedagang lambat, investor enggan masuk. Kita ingin hentikan rantai itu lewat perbaikan infrastruktur yang cepat,” jelasnya.
Menunggu Restu Pemerintah Pusat
Meski sudah matang secara rencana, Mirza menegaskan pinjaman Rp1 triliun itu masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Jika disetujui, program perbaikan jalan akan dimulai awal 2026 dengan target memperbaiki ratusan kilometer jalan prioritas di seluruh Lampung.
“Kita akan gas begitu disetujui. Semua demi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat Lampung,” pungkasnya.(*)
