Komnas Perlindungan Anak Soroti Kasus Pencabulan Terhadap 13 Anak di Pesibar

  • Bagikan

TOPIKINDONESIA.ID – Dunia pendidikan Kabupaten Pesisir Barat dibuat tercemar oleh salah satu oknum guru SDN di Kecamatan Lemong beberapa waktu lalu.

Bahkan kini BH (39) harus meringkuk dibalik jeruji besi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya setelah dilapokan ke pihak berwajib atas dugaan pencabulan terhadap 13 anak didiknya.

Baca juga

Unjuk Rasa di Gedung KPK, AMHLS: KPK Harus Berani Tangkap dan Penjarakan Bupati Nanang Ermanto

Kadiskes Reihana: Sampai Saat Ini Belum Ada Kasus Varian Omicron di Lampung

Hal ini tentu menggundang kecaman berbagai pihak, apalagi pada tahun 2021 lalu Kabupaten Pesisir Barat mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).

Tak terkecuali Toni Fisher selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung Bidang Pemenuhan Hak Anak, Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak.

Persiapan Pemilu Nasional, Sekretariat Bawaslu Bandar Lampung Kunker ke Sejumlah Instansi

Ia mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak akan selalu dan terus terjadi apabila pemahaman tentang undang undang perlindungan anak, pemahaman tentang kewajiban semua pihak masih belum membumi dalam sanubari semua,” ungkapnya, Kamis (13/1/2022).

Sementara dalam undang -undang baik itu tentang Pemerintahan Daerah dan Desa serta undang undang perlindungan anak jelas mengatakan tanggung jawab pemerintah daerah bahkan ditegaskan lagi wujud dalam tanggungjawab pemerintah daerah adalah menjadi Kabuoaten Layak Anak.

Kasus Dugaan Korupsi Anggaran Hibah Koni 2019-2020 Naik Tahap Penyidikan, Kejati Lampung Bilang Begini!

“Apalagi seperti Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2021 meraih predikat Pratama menuju KLA, seharusnya sudah mulai dong bertambah program terkait perlindungan anak bukannya malah berkurang. Bukannya anggaran dan program yang tersebar di semua OPD ada,” tambah Toni.

Ia berharap kedepan Pemerintah Daerah harus lebih serius lagi untuk melindungi anak-anak agar Kabupaten Pesisir Barat terhindar dari stigma kabupaten yang tidak aman bagi tumbuh kembang anak.

Ratusan Massa Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Versi RALB Demo Pemkot Bandar Lampung

“Semua program yang dilakukan pemerintah daerah seyogyanya tak hanya bersifat parsial dan simbolis saja tapi harus dengan pembuktian nyata,” tukasnya. (Ton)

 1,091 total views,  3 views today

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *