Percepat Pembangunan Dimasa Pandemi Covid-19!

TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Masa Pandemi Covid-19 tidak saja menghantui dunia usaha juga masyarakat, tapi berimbas pada percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, DPRD Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan pembangunan di masa Pandemi Covid-19 dengan serapan anggaran yang telah ditargetkan sebelumnya.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay usai memimpin sidang paripurna pembicaraan tingkat II laporan panitia khusus LKPJ kepala daerah tahun 2020 dan pembicara tingkat I penyampaian raperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020 yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Lampung, Rabu (23/6/2021), menyebutkan bahwa laporan dari panitia khusus (Pansus) LKPJ Kepala daerah tahun anggaran 2020 bersifat konstruktif, dalam rangka mendorong Pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan pembangunan.

“Iya ada beberapa korektif namun tetap memperhatikan standarisasi pemerintahan yang ada. Dan ini menjadi bagian target kerja bareng (kerja bersama,red) antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,” jelas Mingrum Gumay.

Terkait dengan wacana Pemrov Lampung bakal melakukan peminjaman dana dari pihak lainnya untuk percepatan pembangunan di Provinsi Lampung, Menurut Sekretaris DPD PDIP Lampung itu pihaknya belum diajak berembug.

“Kalau soal itu, kita juga belum diajak untuk berdiskusi, nanti kalau memang sudah dikirimkan suratnya dari Pemrov Lampung, maka nanti ada tahapannya untuk dibicarakan di tingkatan DPRD Lampung. Saat ini belum ada,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, jika semua rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam sidang paripurna, akan menjadi masukan bagi Pemrov Lampung, dalam perbaikan pemerintahan kedepan.

“Rekomendasi tersebut dan masukan diharapkan menjadi bagian yang penting bagi penyempurnaan kebijakan untuk pembangunan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Innalilahi Wa innailaihi rojiun, Rektor ITERA Tutup Usia

Apalagi pada masa Pandemi Covid-19 ini banyak program terpaksa dialihkan sementara.

“Karena memang dimasa pandemi ini ada beberapa program yang terpaksa harus dialihkan sementara karena kita ada recofusing anggaran,” tandasnya.

Sedangkan, Juru bicara Pansus LKPJ I Made Suarjaya sebelumnya mengatakan, terdapat beberapa rekomendasi umum yang disampaikan agar dapat ditindaklanjuti mulai dari pemerintah daerah agar lebih fokus menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan terutama untuk perbaikan kinerja makro ekonomi.

“Meningkatkan perekonomian terutama upaya konkrit menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan sosial, ekonomi dan kesejahteraan penduduk serta upaya konkrit mewujudkan 33 janji kepala daerah diikuti dengan pengelolaan APBD Provinsi lampung yang sehat,” pintanya.

Selain itu, lanjut I Made Suarjaya yang utama adalah menuntaskan masalah pandemi Covid-19 dan upaya pemilihan ekonomi melalui program-program yang nyata dan kegiatan yang lebih konkrit terukur dan berorientasi pada hasil dan menunjukan dalam menuntaskan masalah yang dihadapi bukan program-program yang mengulang.

Pemerintah Provinsi Lampung diminta segera merealisasikan 33 janji kerja dengan mempertimbangkan situasi saat ini dengan membuat program skala prioritas dan mungkin dapat direalisasikan dalam program dan kegiatan pada masing-masing OPD.

“Untuk itu pansus merekomendasikan agar melakukan rasionalisasi 33 janji kerja melalui peninjauan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 menerapkan dengan disiplin pengelolaan anggaran daerah yang efisien efektif dan ekonomis,” ungkapnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung asal Gerindra itu mengatakan, pemda juga diminta untuk membuka kemudahan investasi di daerah dengan melakukan revisi regulasi di bidang perizinan dan regulasi penyesuaian tarif pajak dan retribusi dalam rangka pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 Cipta kerja.

Juru Bicara Pansus LKPj DPRD Lampung Made Suarjaya itu juga mengatakan, berdasarkan hasil laporan pansus kepala daerah harus merevisi janji mana yang bisa dicapai, dan sebaliknya.

BACA JUGA:  Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap Polisi Terkait Narkoba

“Kepala daerah akan sulit mengalokasikan anggaran yang terbatas apalagi saat ini dalam situasi pandemi Covid-19 yang menuntut adanya recofusing anggaran,” tegasnya.

Enam saran untuk Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Chalim dalam membenahi 33 janji kerjanya:

1. Merevisi janji mana yang mungkin bisa dicapai dan dikerjakan dan sebaiknya tentukan prioritas dari 33 janji yang dipilih yang tentunya memiliki multiplier effect yang tinggi untuk pembangunan di Provinsi Lampung.

2. Kepala daerah harus lebih fokus bekerja dan berkoordinasi untuk membagi tugas di setiap OPD untuk mencapai 33 janji itu dan segera menentukan prioritas terhadap janji-janji mana yang akan diupayakan atau dicapai tahun 2022 dan dan apa langkah konkritnya, dengan melihat urgency kebutuhan rakyat yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi di masyarakat dan meneruskan kebijakan berkelanjutan membantu masyarakat miskin melalui subsidi bantuan penghasilan yang dapat menstimulus perekonomian.

3. Dibuat langkah-langkah strategis untuk mempertahankan daya beli masyarakat misalkan dengan menambah penghasilan (bantuan penghasilan/ menjaga kenaikan harga/subsidi pangan) serta upaya upaya menekan pengeluaran rumah tangga miskin terutama untuk membeli pangan, pendidikan, kesehatan dan perumahan (sewa rumah).

4. Kepala daerah harus tegas, tentukan besar lokasi disediakan untuk pemberian bantuan modal usaha dan pemasaran serta pelatihan untuk mempertahankan UMKM yang ada dan mulai tumbuh sehingga bisa bersaing dan menyerap lapangan kerja.

5. Berikan target yang terukur, berapa banyak petani dan nelayan sudah dibantu dan bagaimana kondisi kesejahteraan mereka setiap tahun dan hingga masa jabatan habis, upaya upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan kartu petani berjaya.

6. Kepala daerah harus meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak eksternal seperti PTN, PTS perbankan dan lain-lain untuk ikut men-support menuntaskan 33 janji-janji misalnya dengan meningkatkan kerjasama dengan PTN, PTS yang ada di provinsi Lampung untuk dalam rangka pemberian beasiswa bagi para anak nelayan dan anak petani berapa anggaran yang dialokasikan per tahun untuk bantuan beasiswa ini. Besaran jumlah beasiswa yang akan diberikan kepada mahasiswa umum terkait penulisan skripsi atau tulisan artikel ilmiah tentang pertanian Lampung atau jenis beasiswa lainnya yang dapat mendukung visi misi Provinsi Lampung. (Fik/TI)