TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan untuk mempercepat hilirisasi komoditas pertanian dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rahmat Pambudy di Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
“Kami berharap Bappenas dapat memberikan dukungan terhadap berbagai program percepatan pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Mirza.
Ia menjelaskan, Lampung merupakan salah satu sentra pangan nasional dengan sekitar 70 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Daerah itu memiliki luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare dan perekonomiannya banyak bergantung pada sektor pertanian.
Lampung menjadi salah satu penghasil utama berbagai komoditas nasional. Produksi padi Lampung berada di peringkat keenam nasional, jagung peringkat kelima nasional, serta menjadi penghasil ubi kayu terbesar dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap produksi tapioka Indonesia.
Selain itu, Lampung juga menjadi sentra produksi nanas, pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit, dan komoditas peternakan.
Menurut Mirza, masih banyak komoditas unggulan Lampung yang belum diolah secara optimal sehingga nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat daerah.
“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu, dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” ujarnya.
Untuk mendukung hilirisasi, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah program, di antaranya pembangunan fasilitas pupuk hayati cair di 2.500 desa, pengering hasil pertanian di 500 desa, peningkatan kapasitas SDM melalui program vokasi, serta penguatan ekonomi desa melalui Program Desa Ku Maju.
Mirza juga menyoroti pengembangan singkong sebagai salah satu komoditas strategis. Menurut dia, produktivitas singkong masih dapat ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya, serta penguatan kemitraan petani dengan industri.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik usulan Pemerintah Provinsi Lampung dan menilai pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi nyata di daerah, termasuk dari tingkat desa.
Rahmat mengatakan pendekatan pembangunan berbasis desa yang dikembangkan Lampung dapat menjadi salah satu model dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tinggi, tetapi harus diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan Bappenas akan mempelajari usulan pengembangan kawasan industri pangan dan hilirisasi pertanian di Lampung. Menurutnya, pengembangan pertanian berbasis hilirisasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)
