TOPIKINDONESIA.ID – Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi raihan WTP ke-12 secara berturut-turut.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat lanjutan Pembicaraan Tingkat I Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 di DPRD Provinsi Lampung, Jumat (17/7/2026), yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ketut Romeo menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen Pemprov Lampung dalam menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan daerah.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Morisman juga menyampaikan penghargaan atas kinerja Pemprov Lampung dalam mengelola keuangan daerah secara profesional. Menurut PAN, raihan WTP menunjukkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan agar capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada akhir penyampaiannya, Fraksi PAN menyatakan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 untuk diproses hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(*)
