TOPIKINDONESIA.ID – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menghadiri Rapat Koordinasi Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diselenggarakan oleh Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Akar & Resorts, Bandar Lampung, Selasa (21/10/2025).
Rakor bertema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini diikuti unsur Forkopimda se-Provinsi Lampung serta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin.
Dalam arahannya, Dirjen Bahtiar menegaskan bahwa kebebasan berorganisasi dijamin undang-undang, namun bukan berarti tanpa batas. Ia menilai Forkopimda memiliki peran strategis dalam menyatukan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif guna menjaga stabilitas demokrasi di daerah.
“Bapak Presiden sangat serius dalam membangun daerah. Kata kuncinya adalah stabilitas sosial dan politik dalam konteks demokrasi,” ujar Bahtiar.
Bahtiar mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 633.000 organisasi kemasyarakatan di Indonesia, dengan 10.336 ormas berbadan hukum di Provinsi Lampung. Ia mengapresiasi kontribusi ormas yang aktif membantu pemerintah di berbagai bidang, namun tetap mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan organisasi.
“Kita tidak boleh membiarkan ormas disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum dan menghambat percepatan pembangunan. Arahan Presiden dan Mendagri jelas: tertibkan yang salah, jangan dibiarkan terus berlanjut,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi pelaksanaan rakor ini yang dinilainya penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas daerah.
“Perkembangan ormas di Lampung sangat dinamis seiring kemajuan zaman. Namun jangan sampai perkembangan ini justru menggeser fokus dan menghambat stabilitas daerah maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Jihan.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Lampung secara rutin menggelar Rakor Forkopimda sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Selain pengawasan, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada ormas yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah.
“Selain melakukan pengawasan, kita juga perlu memberikan penghargaan kepada ormas yang berkomitmen membantu pemerintah membangun daerah,” tambahnya.
Wagub Jihan berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pengawasan, menjaga stabilitas sosial, dan menciptakan iklim investasi yang sehat demi kemajuan Provinsi Lampung.(*)
