Oleh: Taufik Rohman
Pemimpin Redaksi Topik Indonesia
Birokrasi di negeri ini, terutama di daerah, barangkali tak ubahnya seperti kereta panjang penuh gerbong kekuasaan. Setiap gerbong diisi oleh “orang-orang” — ada yang dari partai penguasa, ada yang dari ormas tertentu, ada pula yang sekadar teman satu komunitas senam atau alumni sekolah tertentu.
Ada gerbong orang gubernur, yang biasanya diisi dengan loyalis sejak masa kampanye. Lalu ada gerbong orang luar gubernur, yang entah bagaimana bisa ikut duduk di kabin masinis — kadang dari kalangan pengusaha, kadang dari jaringan pusat, atau bahkan mantan tim sukses lawan politik yang entah kenapa sekarang ikut menekan tombol rem dan gas.
Sementara itu, rakyat? Mereka tetap berdiri di stasiun, memegang tiket pelayanan publik yang katanya “gratis, cepat, dan transparan”, tapi tak pernah tahu kapan kereta benar-benar datang.
“Saya Tidak Tahu Apa-Apa, Saya Hanya Menjabat”
Frasa legendaris ini sering keluar dari mulut pejabat jika disinggung tentang kekacauan birokrasi. Mereka akan bilang sistem sudah digital, pelayanan sudah satu pintu, padahal kita tahu, di balik satu pintu, ada lima meja dan sepuluh tanda tangan yang harus dilewati.
Mau urus izin usaha? Siapkan mental. Mau mutasi pegawai? Pastikan kamu masuk gerbong yang tepat. Mau naik jabatan? Jangan hanya andalkan kompetensi, tapi pastikan kau anak buah siapa.
Karena di birokrasi semacam ini, loyalitas pada pelayanan publik kalah jauh dari loyalitas kepada ‘yang mendudukkan’.
Birokrasi kita telah terlalu lama jadi ladang transaksional. Posisi strategis bukan ditentukan oleh kapasitas, tapi oleh siapa yang mengusulkan, siapa yang menjanjikan, atau siapa yang “menitip”.
Balas jasa politik terjadi secara halus dan rapi, berbungkus penugasan dan penilaian kinerja. Ada ASN hebat yang digeser hanya karena bukan bagian dari orbit kekuasaan. Ada juga yang belum genap setahun menjabat, sudah naik dua tingkat karena “dari gerbong dalam”.
Di sisi lain, para pemilik gerbong dari luar lingkar kekuasaan ikut bermain dari balik layar. Mereka mengendalikan kontrak, proyek, bahkan kadang ikut campur mutasi. Mereka bukan ASN, bukan pejabat, tapi punya kuasa di balik meja.
Sementara jargon “reformasi birokrasi” terus digaungkan dalam spanduk dan sambutan seremoni, realitasnya masih jauh panggang dari api.
Karena bagaimana bisa birokrasi sehat jika yang dipromosikan adalah loyalitas, bukan kompetensi? Bagaimana bisa sistem efisien kalau untuk satu urusan harus lintas meja yang semuanya punya “hitung-hitungan”?
Rakyat hanya butuh birokrasi yang melayani, bukan yang membingungkan. Tapi tampaknya, birokrasi kita sedang sibuk melayani kekuasaan, bukan warga.
Mungkin sudah saatnya para pejabat tinggi bercermin, bukan pada layar kamera saat live sosialisasi, tapi pada wajah para pegawai di bawah dan masyarakat di loket pelayanan.
Karena jika birokrasi terus jadi gerbong politik penuh penumpang titipan, maka jangan heran bila kita hanya maju di mimbar, tapi jalan di tempat dalam pelayanan.
Karena jabatan dan kekuasaan bagai ungkapan setali tiga uang. Seorang pejabat sudah pasti akan melekat pada dirinya segenggam kekuasaan. Dia memiliki kata sakti atas anak buah yang dipimpinnya. Begitu jika seseorang yang memiliki kekuasaan, kebanyakan dari mereka adalah seorang ‘pejabat’. Sebagai orang yang dengan telunjuknya, banyak persoalan dapat terselesaikan.
Dunia memang sudah terbalik. Jabatan dan kekuasaan bagi mereka yang hanya berpikir materialistis, bertindak konsumtif, dan bergaya hidup hedonis, adalah tujuan utama karena dengan jabatan itu, semua keinginan hawa nafsunya akan terpenuhi mulai dari menumpuk harta, bertahta yang lebih lama, hingga eksistensi yang fana. Mereka lupa bahwa semua itu hanya tipuan mata semata dan kilatan fatamorgana. Budaya terselubung dan serong ‘titip-menitip jabatan’ harus secepatnya diakhiri dan lebih mengedepankan merit system yakni sebuah sistem rekrutmen berdasarkan kualifikasi dan kompetensi menafikan embel-embel atau latar belakang calon pejabat.
Jika ini dilakukan, maka seorang pejabat akan ditaati bukan karena dia menakutkan tetapi karena integritas yang dimiliki. Pada akhirnya, jabatan adalah titipan Allah bukan titipan manusia dan seluk beluk jabatan tersebut, akan dipertanggungjawabkan kelak setelah manusia purnatugas di dunia. Maka, selagi menjabat dan berkuasa, gunakan jabatan itu sebijak mungkin dan hindari bertindak serong terhadap jabatan apalagi melakukan abuse of power.
Wallahu A’lamu Bisshawab
