TOPIKINDONESIA.ID – Provinsi Lampung patut berbangga, pasalnya masuk 1 diantara 12 Provinsi di Indonesia dalam pelaksanaan optimasi lahan rawa (oplah) di 12 daerah sebagai salah satu program swasembada pangan.
Tidak hanya itu, di zaman Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ingin memujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan.
Itu dapat dilihat, di Lampung Kementerian Pertanian (Kementan) yang bersinergi dengan TNI Angkatan Darat (TNI AD) untuk kawal dan pendampingan pelaksanaan optimasi lahan rawa (oplah) di 12 provinsi program swasembada pangan.
“Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan sesuai sasaran, efektif, dan sesuai aturan,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan Setyo Budiyanto dalam keterangan di Jakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (16/12/2024).
Menurut Irjen Kementan Setyo Budiyanto bahwa pengawalan dan pendampingan pelaksanaan optimasi lahan rawa (oplah) di 12 provinsi tersebut dilakukan sebagai tindaklanjut arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk memastikan agar kegiatan oplah di daerah berjalan dengan optimal.
“Kita fokus pada arahan Mentan Amran untuk bisa melakukan pengawalan dan pendampingan terkait program yang dilaksanakan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Setyo.
Pelaksanaan di lapangan pun turut melibatkan TNI AD, Babinsa juga penyuluh pertanian bahu-membahu memberikan pendampingan kepada petani. Oleh karena itu, dalam pengawalan dan pendampingannya pun, Kementan bekerja sama dengan TNI AD.
Untuk diketahui, bahwa Program pengawalan dan pendampingan ini dilakukan di 12 provinsi lokasi oplah, yakni Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
Pengawalan terhadap program dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementan dan jajaran TNI AD melalui Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) serta Inspektorat Kodam.
“Jika ada hambatan, masing-masing Tim Pengawalan Provinsi memberikan konsultasi untuk mengatasi masalah tersebut,” terang Setyo.
Untuk tahun anggaran 2024, Kementan dan TNI AD telah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada 23-28 September 2024 lalu.
Dari pelaporan yang disusun, Setyo menyebutkan pihaknya menemukan sejumlah kendala dan merekomendasikan kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait.
Kerja sama Kementan dan TNI AD dalam mewujudkan swasembada pangan akan terus berlanjut. Rekomendasi hasil pengawalan dan evaluasi tahun anggaran 2024 akan menjadi pijakan penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan di tahun 2025 dan seterusnya.
“Kami berharap masukan dari hasil evaluasi ini dapat memperbaiki implementasi program ke depan, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai dengan maksimal,” ujar Setyo.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terus bergerak cepat mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi lahan demi mewujudkan swasembada pangan Nasional.
Hal itu juga sesuai dengan amanah Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita Indonesia berdaulat pangan. Amran optimistis pihaknya mampu mencapai swasembada pangan dengan beberapa program seperti cetak sawah, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.
“Kami tak ingin hanya wacana kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau,” pungkas Menteri Amran.(*)
