TOPIKINDONESIA.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait kritikan yang disampaikan civitas akademisi terkait demokrasi dan terstrukturnya politik dinasti.
“Semua itu hak demokrasi. Kita hargai,” kata Jokowi, saat dikonfirmasi awak media di Dome Balerame, Soreang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/1/2024).
Dijelaskannya, siapapun boleh menyampaikan aspirasinya terkait kinerja pemerintah saat ini.
“Tidak ada yang salah. Hal itu harus kita hormati,” lanjutnya.
Diketahui, sejumlah Universitas maupun perguruan tinggi terkemuka di Indonesia telah menyampaikan petisi hingga deklarasi terkait demokrasi di Indonesia. Mulai dari UGM, kemudian Universitas Indonesia dan hari ini datang dari Universitas Padjajaran.
Dalam petisinya, civitas akademika Universitas Padjajaran mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Petisi ini muncul setelah akademisi Universitas Padjajaran mencermati dinamika politik yang terjadi menjelang Pemilu 2024.
“Kita melihat adanya ketidakpatutan dalam bernegara, pelanggaran etika, dan pencederaan nilai-nilai demokrasi hingga ketidaknetralan Jokowi,” kata Ketua Senat Universitas Padjajaran Prof Ganjar Kurnia, saat membaca petisi yang dimaksud.
Pihaknya menyerukan semua kalangan untuk mendorong Presiden Jokowi agar kembali kepada tugasnya di pemerintahan. Seorang Presiden, dalam petisi yang dibacakan harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. (Red)
