TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim memberikan catatan kritis terhadap konflik antara Bakso Sony dan Pemkot Bandarlampung.
Bakso Sony mengajukan gugatan kepada Pemkot Bandarlampung atas penyegelan semua usaha bakso ini di Bandarlampung.
Abdul Hakim menilai, mesti ada penyelesaian yang baik antara keduanya. Pemkot, kata dia, memang membutuhkan pajak sebagai pendapatan daerah. Di sisi lain, ujar dia, Bakso Sony sudah menjadi ikon kebanggaan kuliner di Lampung.
Bahkan menjadi contoh bagi penggerak UMKM lain di bidang kuliner.
Ini terbukti jika banyak orang dari provinsi lain datang ke Lampung kebanyakan mencari dan mencicipi kuliner di Bakso Sony.
Abdul Hakim mengatakan, ia mendapatkan masukan dari kalangan pengusaha perihal penggunaan tapping box.
“Dengan adanya alat ini, harga produk mereka menjadi semakin tinggi.
Maka itu, mereka meminta ada peninjauan soal penggunaan alat ini.
Intinya,” ujar Hakim, ada pada keringanan pajak, Minggu (26/9/2021).
Abdul Hakim menjelaskan, UMKM membutuhkan dukungan dan perlindungan pemerintah. Maka itu, penggerak UMKM meminta pemerintah prorakyat.
Abduk Hakim memaparkan, selama pandemi, lebih dari 60 persen UMKM terdampak.
“Perlu afirmasi dan keberpihakan yang lebih untuk mengembalikan dan memulihkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomiaan nasional,” ujarnya.
Catatan terakhir Abdul Hakim adalah pengelolaan pajak pemerintah harus memenuhi kaidah keadilan, proposional, transparan, dan akuntabel. (Fik/TI)
