TOPIKINDONESIA.ID, TANGGAMUS -Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim bertemu dengan aparat pekon dan pelaku UMKM di Pekon Sidokaton, Kecamatan Gisting, Tanggamus, di aula pekon setempat, Kamis, 29 Juli 2021.
Kepala Pekon Indriyo Basuki dalam pertemuan serap aspirasi itu mengatakan, dana desa di tempatnya baru cair sebesar 40 persen. Pekerjaan infrastruktur berhenti dan BLT juga belum semuanya terealisasi.
Ia menambahkan, mayoritas warga di sini adalah petani dengan 10 persennya pedagang sayur. Di desanya juga belum ada BUMDes. Kata dia, dana desa difokuskan pada penanganan covid-19 yang sebesar 8 persen dan bantuan BLT warga.
Indriyo menjelaskan, penerima BLT sebanyak 78 KK dari total 410 KK. Soal UMKM, kata dia, sudah ada yang melakukan pengajuan BPUM tapi belum ada yang mendapatkan.
Penerima bantuan di sini terdiri dari BST 45 KPM, PKH 60 KPM, dan BLT DD 78.
Ia menjelaskan, pelaku UMKM di sini terkendala pemasaran dan izin usaha. Ia meminta Abdul Hhakim membantu dalam pendampingan untuk kemasan produk yang bagus.
Abdul Hakim merespons dengan mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan informasi apakah berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid-19 telah dirasakan kemanfaatannya bagi warga di sini.
Ia mengatakan, DPD juga ingin mendapatkan informasi tentang pengelolaan sistem aplikasi siskeudes apakah langsung online untuk kepentingan kebijakan yang transparan dan cepat.
“Ini salah satu pekerjaan kami di Komite IV,” kata Abdul Hakim dalam pesan tertulis.
“Kami berharap anggaran dana desa mampu dikelola untuk dapat memenuhi kebutuhan warga setempat melalui musyawarah pekon,” kata dia.
Abdul Hakim mengatakan, pihaknya mendorong adanya pengelolaan dana desa melalui BUMDes. Ada tiga sektor yang menjadi perhatian pemerintah d iantaranya kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Abdul Hakim juga menjelaskan, karena kemampuan APBN terbatas, dana desa digunakan juga untuk penanganan covid-19.
“Kami mendorong agar pengembangan usaha dikuatkan dengan kelembagaan ekonomi seperti koperasi. Dengan kemudahan pembentukan koperasi, akan meningkatkan ekonomi warga dengan produk unggulan,” tutupnya. (Fik/TI)
