TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Fraksi PDIP dan Golkar DPRD Lampung tidak setuju dengan wacana yang digaungkan segelintir kelompok menginginkan Joko Widodo (Jokowi) 3 periode kepemimpinan.
Pasalnya, hal itu bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Dimana masa periode seorang presiden adalah hanya maksimal 2 periode.
“Kalau kita ya kembalikan kepada undang-undang, karena jelas diatur dalam UUD 1945 tentang periode kepemimpinan presiden,” kata Sekretaris DPD I Golkar Lampung Ismet Roni, yang juga anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu saat ditemui di ruangannya, Selasa (22/6/2021).
“Itu kan hanya wacana-wacana saja, dan Pak Jokowi juga kan sudah tegas menolak 3 periode. Itu hanya mainan-mainan orang saja,”kata Ismet Roni.
Hal serupa juga diungkapkan anggota Komisi V DPRD Lampung Budhi Condrowati. Dia menegaskan sampai saat ini PDIP pun tidak setuju dengan 3 periode Jokowi.
“Ya gak setuju, kan jelas Pak Jokowi protes gak mau (3 periode,red). Intinya tetap 2 periode,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu.
Menurutnya jika 3 periode itu dilaksanakan sama saja dengan menabrak aturan UUD 1945.
“Ya jelas itu nabrak UUD 1945. PDIP jelas tidak setuju itu. Makanya jangan dibuat gaduh PDIP ini, kan jelas saja hanya 2 periode,”tegasnya lagi.
Sebelunya, diketahui, Relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 meresmikan sekretariat nasional (Seknas) Jokpro 2024, di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/6/2021).
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyatakan dirinya yang menggagas gerakan relawan Jokpro ini. Qodari menyampaikan, dibentuknya Jokpro 2024 ini untuk menghilangkan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Hal itu karena selama dua kali pilpres pada 2014 dan 2019, sangat kental pendukung Jokowi dan Prabowo.
Karena itu, pada pilpres 2024 mendatang, dia berpandangan polarisasi masyarakat itu akan muncul lagi. Bahkan, semakin lebih kuat.
“Kita melihat bahwa masalah besar di 2024 adalah polarisasi ekstrem. Di mana perbedaan-perbedan itu menjadi katakanlah perkelahian di masyarakat. kita ingin mencegah itu,” ungkapnya di Sekret Nasional Jokpro di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Sindonews.com, Sabtu (19/6/2021).
Sebagaimana diketahui, banyak anggapan pihak yang membantah ada elemen relawan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu yang ikut bergabung dalam komunitas Jokpro2024. Kendati begitu, Qodari menegaskan, relawan Jokowi sangat banyak bergabung di Jokpro 2024 ini.
“Relawan Jokowi itu tidak hanya yang jadi komisaris. Yang tidak jadi komisaris juga banyak. Kalau Jokowi punya relawan yang hanya dikenal, Jokowi tidak akan jadi presiden,” katanya.
Qodari juga mengajak banyak kalangan untuk bergabung dengan relawan Jokpro 2024 itu. Dia mengatakan, ide dan gagasan pembentukan relawan atau komunitas Jokpro 2024 merupakan ide dari rakyat Indonesia.
Dalam acara syukuran itu terdapat beberapa nama yang duduk di kursi utama. Mereka adalah, politisi Gerindra Arief Pouyono, Yoghi Wardana, Timothy Ivan, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, simpatisan Jokowi pada Pilpres 2019 Baron Danardono, eks politisi Demokrat Ferdinand Hutahaen, eks Caleg Golkar Leo Nababan.
M. Qodari, yang selama ini dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indo Barometer didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat Jokpro 2024. Ia ditemani Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Danardono dan Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan. (Fik/TI)
