TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Anggota Pansus LKPj DPRD Lampung menilai recofusing anggaran OPD yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jomplang atau tidak seimbang.
Contohnya, belanja tas yang dianggarkan sekian miliar. Sedangkan anggaran belanja langsung hanya dianggarkan belasan juta rupiah.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Lampung Apriliati mengaku, memang recofusing anggaran di tahun 2020 yang dilakukan oleh TPAD jomplang sehingga menjadi perdebatan dan akan dimasukkan sebagai rekomendasi nantnyai.
“Dalam hal recofusing di dinas dinas harapan nya bisa dilihat sejauh mana urgensinya tadi sampai sempat muncul di rapat LKPj masa untuk beli alat pertanian dan bibit hanya sekitar Rp12 juta, sementara belanja pengadaan tas dan spanduk (Belanja tidak langsung) itu bisa miliaran, jadi kayaknya jomplang banget dan itu akan dimasukkan ke rekomendasi DPRD,” kata dia di Ruang Rapat Komisi, Selasa (25/5).
Sementara, anggota Pansus Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan, Pemprov jangan asal memotong anggaran OPD. Dikhwatirkan berdampak pada kegiatan mereka sehingga terjadi ketidaksesuaian kinerja.
“Ini jangankan direcofusing, kita tambah anggaran saja masih bisa tidak berjalan, bagaimana mau memenuhi 33 janji kerja gubernur dan wakil gubernur, kalau anggaran saja banyak direcofusing. Apalagi kadang-kadang gubernur agak aktif (Omong doang atau Omdo, saya sampaikan bahwa mekanisme recofusing tidak serta merta tidak seperti itu,” kata dia.
Kepala Bappeda Lampung Mulyadi Irsan mengatakan, bahwa recofusing anggaran dilakukan berdasarkan keputusan bersama dengan OPD masing-masing dan disesuaikan dengan kegiatan OPD mana yang membutuhkan anggaran yang paling besar.
“Recofusing anggaran disesuaikan dengan OPD masing-masing misalnya dinas pendidikan anggaranya besar sampai triliun tetapi kami tidak berani dan tidak bisa memotong anggaran karena dinas pendidikan ini ada bantuan operasional sekolah (BOS) dan lainnya,” tutup Mulyadi Irsan. (*/TI)
