TOPIKINDONESIA.ID – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sekadar membuat program kerja, tetapi menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Jihan saat membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran kepala OPD dan narasumber dari BPKP Provinsi Lampung.
Menurut Jihan, pemerintahan saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi publik secara langsung. Karena itu, pola pikir birokrasi harus berubah, termasuk dalam menyusun program kerja kedinasan.
“Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegasnya.
Ia menilai kegiatan capacity building menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan internal sekaligus persiapan menghadapi penilaian maturitas SPIP terintegrasi oleh BPKP. Jihan meminta SPIP tidak lagi dianggap sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Dalam arahannya, Jihan menekankan lima poin penting, mulai dari penguatan komitmen pimpinan, integritas dalam perencanaan, penerapan manajemen risiko, optimalisasi peran APIP, hingga penanaman budaya akuntabilitas bagi seluruh ASN.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Lampung Bayana menyebut kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi para asesor dan memperkuat komitmen OPD dalam mitigasi risiko program kerja. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus memperkuat pengawasan internal untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.(*)
