TOPIKINDONESIA.ID – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen menggelar aksi bertajuk “Lampung Tarik Mandat” di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.
Kedatangan massa aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Dua lapis kawat berduri dipasang di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, sementara ratusan personel kepolisian dan Satpol PP disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menjadikan sektor pendidikan sebagai program prioritas melalui penyediaan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani kondisi ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
Tuntutan berikutnya adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes). Menurut massa aksi, program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menghentikan praktik militerisme di ruang sipil. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Selain mendorong penerapan pajak kekayaan demi menciptakan keadilan ekonomi, massa aksi juga menuntut penegakan hak asasi manusia (HAM) yang lebih substansial dan berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan pantauan di lokasi, mahasiswa sempat mendesak agar dapat masuk ke area DPRD untuk menyampaikan orasi, namun aparat hanya menyetujui pembukaan satu lapis kawat berduri di depan gerbang kantor dewan.(*)
