TOPIKINDONESIA.ID – Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta agar tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan PBNU dalam Muktamar ke-35 NU.
Gus Lilur menyampaikan hal itu menyusul informasi yang diterimanya terkait dugaan adanya gerakan untuk memengaruhi suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Menurut Gus Lilur, informasi yang diterimanya menyebut adanya jejaring yang melibatkan sejumlah pembantu Presiden. Mereka disebut menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegas Gus Lilur, Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan tidak percaya Presiden Prabowo mengetahui adanya gerakan tersebut. Karena itu, Gus Lilur meminta Presiden memastikan tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas negara maupun pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU.
“Memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.
Gus Lilur juga menyoroti posisi sejumlah pejabat yang memiliki keterkaitan dengan struktur NU, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Menurutnya, relasi antara jabatan pemerintahan dan organisasi NU harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara.
Ia bahkan mempertanyakan sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar NU. Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara muktamirin.
“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” katanya.
Gus Lilur menilai Muktamar NU harus menjadi forum untuk memilih pemimpin berdasarkan keulamaan, integritas dan kapasitas, bukan karena kedekatan dengan penguasa.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa,” tegasnya.
Ia berharap para kiai dan warga NU tetap menjaga independensi dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi. Menurutnya, muruah NU jauh lebih penting daripada kepentingan politik kelompok tertentu.(*)
