Catatan dari Balik Kekuasaan
Oleh: Redaksi Topikindonesia.id
ADA satu pelajaran penting dari sejarah pemerintahan masa lalu yang seharusnya tidak dilupakan oleh para penguasa hari ini: ketika rakyat mulai gelisah, pemerintah harus lebih dulu peka sebelum rakyat benar-benar bersuara.
Era Soeharto memang tidak bisa dipandang secara hitam putih. Ada banyak catatan demokrasi, hak asasi manusia dan politik yang menjadi kritik serius terhadap pemerintahan Orde Baru. Namun, ada satu hal yang patut dipelajari dari cara negara mengelola situasi ketika menghadapi gejolak ekonomi dan ketidakpastian: stabilitas sosial dan daya beli rakyat menjadi persoalan yang harus segera diantisipasi.
Hari ini situasinya berbeda. Indonesia hidup dalam sistem demokrasi yang jauh lebih terbuka. Masyarakat bebas menyampaikan kritik, media memiliki ruang yang luas dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik.
Tetapi satu persoalan tetap sama: rakyat tetap membutuhkan kepastian hidup.
Harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, cicilan, pekerjaan dan pendapatan menjadi ukuran yang jauh lebih nyata bagi masyarakat dibandingkan angka-angka makroekonomi yang terpampang dalam laporan pemerintah.
Pemerintah boleh mengatakan ekonomi tumbuh.
Pemerintah boleh menunjukkan investasi meningkat.
Pemerintah boleh memaparkan berbagai indikator keberhasilan pembangunan.
Namun, pertanyaannya sederhana:
Apakah rakyat di bawah merasakan hal yang sama?
Di sinilah kepekaan pemerintah diuji.
Ketika sebagian masyarakat sedang berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketika pelaku usaha kecil berjuang mempertahankan omzet, ketika pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan, maka setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kenaikan penghasilan aparatur negara harus dikomunikasikan dengan sangat hati-hati.
Bukan berarti ASN, pegawai pemerintah maupun kepala daerah tidak layak mendapatkan kesejahteraan.
Tentu mereka memiliki hak.
Tetapi negara juga harus memiliki sense of crisis.
Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika rakyat diminta berhemat, pemerintah justru sibuk memikirkan bagaimana menaikkan pendapatan kelompok yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Ini bukan semata persoalan angka.
Ini persoalan rasa keadilan.
Rakyat bisa menerima kebijakan sulit apabila mereka melihat pemerintah juga ikut merasakan kesulitan. Rakyat bisa menerima efisiensi apabila pemerintah memberikan contoh efisiensi. Rakyat bisa menerima penghematan apabila anggaran negara benar-benar diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak.
Tetapi yang paling berbahaya adalah ketika rakyat melihat dua wajah negara: satu wajah meminta rakyat bersabar dan berhemat, sementara wajah lainnya tetap nyaman dengan berbagai fasilitas dan kenaikan pendapatan.
Di titik itulah kepercayaan publik bisa mulai terkikis.
Jangan Sampai Negara Salah Membaca Suasana
Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa gejolak besar sering kali tidak muncul secara tiba-tiba.
Ia dimulai dari kegelisahan kecil.
Dari dapur rumah tangga.
Dari warung yang mulai sepi.
Dari pedagang yang omzetnya turun.
Dari pekerja yang mulai takut kehilangan pekerjaan.
Dari orang tua yang mulai menghitung ulang biaya sekolah anaknya.
Dari masyarakat yang mulai bertanya:
“Sebenarnya negara hadir untuk siapa?”
Pertanyaan itu tidak boleh dianggap remeh.
Karena ketika akumulasi kegelisahan ekonomi bertemu dengan ketidakpekaan politik, persoalannya bukan lagi sekadar ekonomi.
Ia berubah menjadi persoalan kepercayaan.
Karena itu, penguasa hari ini harus belajar dari sejarah, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk memahami bagaimana negara harus membaca tanda-tanda kegelisahan masyarakat.
Jangan menunggu rakyat berteriak baru pemerintah bergerak.
Jangan menunggu daya beli jatuh baru kebijakan dibuat.
Jangan menunggu keresahan menjadi demonstrasi baru pejabat turun ke lapangan.
Dan jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menghitung kemampuan anggaran untuk menaikkan pendapatan aparatur, sementara sebagian rakyat masih sibuk menghitung uang untuk bertahan sampai akhir bulan.
Kekuasaan Harus Punya Empati
Pada akhirnya, pemerintahan bukan sekadar soal APBN, APBD, pertumbuhan ekonomi atau target investasi.
Pemerintahan adalah tentang manusia.
Ada rakyat yang setiap pagi membuka warung.
Ada buruh yang berangkat bekerja dengan ongkos sendiri.
Ada petani yang menunggu hasil panen.
Ada nelayan yang mempertaruhkan tenaga dan modal.
Ada orang tua yang setiap bulan pusing membayar kebutuhan anak.
Mereka semua adalah bagian dari angka-angka ekonomi yang sering disebut pemerintah.
Maka ketika pemerintah hendak membuat kebijakan yang menguntungkan aparatur negara, pertanyaan pertamanya bukan hanya:
“Apakah anggarannya tersedia?”
Tetapi juga:
“Apakah rakyat menganggapnya adil?”
Sebab dalam keadaan ekonomi yang sedang membuat banyak orang gelisah, keadilan bukan hanya soal berapa rupiah yang diterima seseorang, tetapi bagaimana negara menentukan siapa yang harus diprioritaskan.
Penguasa boleh memiliki kekuasaan.
Tetapi kekuasaan tanpa kepekaan hanya akan melahirkan jarak.
Dan sejarah telah mengajarkan satu hal yang sangat sederhana:
Ketika jarak antara penguasa dan rakyat semakin lebar, negara harus segera memperbaikinya sebelum kegelisahan berubah menjadi ketidakpercayaan.
Hari ini mungkin rakyat masih diam.
Tetapi diam bukan berarti tidak merasakan.
Rakyat sedang melihat. Rakyat sedang menghitung. Dan rakyat sedang menilai: apakah pemerintah benar-benar hadir bersama mereka, atau hanya hadir ketika membutuhkan suara mereka.
Tabik Pun.
