TOPIKINDONESIA.ID – Kebakaran yang melanda kawasan konservasi Gunung Bromo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menyoroti seriusnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Kebakaran di kawasan Bromo dilaporkan berdampak sekitar 60 hektare.
Hindun menilai pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika api sudah membesar. Sistem pencegahan dan deteksi dini harus diperkuat untuk mencegah kebakaran meluas ke kawasan hutan lainnya.
“Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain,” ujar Hindun dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, Jumat (7/8/2026).
Data Sistem Pemantauan Karhutla Kemenhut menunjukkan luas areal yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi ini menjadi peringatan bahwa ancaman karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan pemadaman semata.
Hindun mengingatkan potensi perubahan dan anomali iklim, termasuk fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan ekstrem. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan kawasan hutan dan lahan terhadap kebakaran.
Karena itu, politikus Fraksi PKB tersebut meminta strategi pencegahan menjadi prioritas dalam tata kelola kehutanan.
Sejumlah langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain patroli terpadu, pemantauan titik panas atau hotspot secara intensif, kesiapan peralatan pemadaman serta edukasi mitigasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Hindun mendorong koordinasi lintas sektor diperkuat. Pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, pengelola taman nasional hingga kelompok relawan harus berada dalam satu sistem penanganan yang terintegrasi.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk memperkuat deteksi dini sekaligus mempercepat respons ketika titik api mulai muncul.
“Kolaborasi ini penting guna melindungi keanekaragaman hayati, menekan emisi karbon, serta menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman bencana asap dan kekeringan,” pungkasnya.
Kebakaran Bromo menjadi pengingat bahwa 107 ribu hektare lebih kawasan terbakar bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat ekosistem yang rusak, potensi emisi karbon, ancaman terhadap masyarakat dan biaya pemulihan yang tidak kecil.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi karhutla semestinya bukan hanya seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah sebelum terjadi.(*)
