TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung sepakat mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan provinsi pada tahun anggaran 2026.
Kesepakatan itu tertuang dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung pada Agustus 2025 lalu.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan, langkah ini merupakan upaya strategis Pemprov untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak.
“Pinjamannya sudah disetujui dalam rapat paripurna Raperda APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan,” ujar Munir, Senin (3/11/2025) kemarin.
Menurutnya, kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Lampung memang memerlukan perhatian serius. Pinjaman ini diharapkan dapat mempercepat penanganan infrastruktur yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.
“Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak rusak,” ungkap politisi Fraksi PKB itu.
Terkait sumber pendanaan, Munir menjelaskan hal itu menjadi kewenangan Pemprov Lampung. Namun, pemerintah provinsi disebut berencana mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar.
“Kalau untuk sumber pinjaman, Pemprov yang menentukan. Tapi kalau tidak salah, opsinya ke PT SMI atau Bank Jabar,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa pembahasan pinjaman Rp1 triliun tersebut masih dalam proses. Pemprov memastikan seluruh mekanisme dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan.
“Soal pinjaman kita pastikan dulu, kalau sudah ada kepastian baru nanti kita statement. Sekarang masih dalam tahap pembahasan,” ucap Marindo.
Mantan Kepala BPKAD Lampung itu menjelaskan, alokasi pinjaman tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pencapaian target kemantapan jalan provinsi hingga 80,88 persen pada akhir 2026.
“Infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Senada dengan itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh ruas jalan provinsi berada dalam kondisi baik, meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal.
“Harus jalan mulus, pokoknya. Dengan keterbatasan anggaran, defisit, dan lain-lain, kami tetap tidak ingin ada jalan berlubang,” kata Gubernur dalam kesempatan terpisah.
Rahmat menambahkan, dari sekitar 390 kilometer jalan provinsi yang masih rusak, pemerintah berkomitmen memperbaikinya secara bertahap, termasuk dengan dukungan skema pinjaman daerah.
Munir Abdul Haris menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pinjaman ini harus dikelola dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata,” tegasnya.(*)
