TOPIKINDONESIA.ID – Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025). Mereka menuntut kepastian status yang tak kunjung jelas meski sudah belasan hingga puluhan tahun mengabdi.
Novita Butar Butar, tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, menyebut pemerintah tega memperlakukan honorer seperti “mesin kerja murah” tanpa jaminan masa depan.
“Sudah 13 tahun saya mengabdi, tapi status tidak jelas. Ada yang lebih dari 20 tahun tetap digantung. Kami dituntut banyak pekerjaan, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menilai pemerintah lebih sibuk mengurus formasi guru, sementara tendik dan tenaga honorer lain diabaikan. “Regulasi hanya berpihak pada satu pihak. Kami butuh keadilan, bukan sekadar janji,” tegas Novita.
Dalam aksinya, para honorer mengusung tiga tuntutan keras:
Perubahan regulasi yang benar-benar berpihak pada honorer non-guru.
Prioritas pengangkatan atau jaminan formasi saat tes PPPK 2026.
Formasi khusus bagi honorer yang sudah berulang kali mengikuti seleksi, termasuk PPPK 2024.
Mereka menegaskan, pengabdian belasan tahun tidak boleh diperlakukan seperti tenaga kontrak sekali pakai. Dari Lampung Utara hingga Way Kanan, honorer bersatu menuntut DPRD Lampung menyampaikan suara mereka ke pemerintah provinsi dan pusat.
Hingga berita ini diturunkan, DPRD Lampung masih melakukan pertemuan tertutup dengan perwakilan honorer. Namun, bagi mereka yang menunggu kepastian, janji tanpa hasil bukan lagi jawaban.(*)
