TOPIKINDONESIA.ID – Sudah hampir dua bulan sejak Bulan Ramadhan kemarin suasana semakin kesini, semakin tak tentu arah. Bagaimana tidak, efisiensi anggaran dan rolling pejabat jadi masalah utama yang berdampak pada pengusaha media di Provinsi Lampung.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2025 lalu, Gubernur Mirza sepertinya getol banget ke Pusat, dengan dalih untuk segera menjalankan roda pemerintahan yang maksimal mengejar target yakni Menuju Lampung Lebih Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Tapi, yang jadi catatan media bahwa target PAD Provinsi Lampung yang dari tahun kemarin pun terkesan dipaksakan untuk meningkat. Padahal realitanya justru turun.
Bahkan Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa total APBD seluruh kabupaten/kota di Lampung mencapai sekitar Rp32 triliun, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 6%. Sementara PAD Pemerintah Provinsi Lampung pada 2024 sebesar 59% dari total APBD sebesar Rp8,3 triliun.
“Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, 10 hingga 11 daerah memiliki PAD di bawah 10%, bahkan ada yang hanya 3%,” ujar Mirza saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri serta sejumlah gubernur dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025) kemarin.
Gubernur muda itu, juga mengungkapkan adanya ketimpangan dalam struktur belanja daerah, terutama belanja pegawai yang menyerap anggaran sangat besar.
“Ada satu kabupaten yang belanja pegawainya mencapai 80% dari APBD. Bahkan, setelah mengikuti kewajiban mandatori, persentase belanja mencapai 105%, sehingga tidak tersisa anggaran untuk belanja lain,” terangnya.
Akibatnya, sebagian besar daerah di Lampung hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan, dari total belanja daerah sebesar Rp7,5 triliun, hanya Rp1,2 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja modal guna menangani kebutuhan 9,4 juta penduduk dan 1.700 kilometer jalan.
Kembali lagi ke pengusaha media tadi, dampak daripada efisiensi anggaran dan rolling pejabat ini juga berpengaruh besar dan seperti gunung emas yang beku. Setiap hari disuguhkan “Ya kita akan percepat, ya kita akan usahakan secepat” itu terus yang digaungkan. Padahal realitanya jika para pengusaha media ini melakukan aksi demo juga di Provinsi Lampung, bagaimana coba kira kira yang akan terjadi ?
Ini ibarat “pungguk merindukan bulan” namanya jika hal itu terus terjadi dan tidak ada langkah kongkrit yang segera dilakukan oleh pemegang kebijakan.
Lagi, lagi pengusaha media harus bersabar sejenak. Karena gubernur kita dan perangkatnya sedang mengusahakan agar Lampung baik-baik saja.
Wassalam…(*)
Ngupi Pai, dang serius ga!
