
TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) se indonesia melalui zoom Meeting. Kegiatan ini berlangsung di ruang Or Setda pada senin (5/9).
Rakor TPID tersebut dipimpin oleh Mendagri, dan diikuti Menkeu, Mensos, Kapolri, Jaksa Agung RI, Panglima TNI , Menaker, Menteri Desa PDTT, Kepala BPKP, serta seluruh Forkopimda Provinsi & Kabupaten/Kota dan Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia.
acara tersebut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Jalaludin dan diikuti oleh Asisten l Bidang Pemerintahan dan Kesra Audi Marpi, Unsur Forkopimda Lambar-Pesibar, Kadis Sosial Pesibar Agus Triyadi dan Perwakilan OPD terkait.
Mendagri menyampaikan Bahwa bansos yang dikelola oleh Kemensos, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 Triliun dan menyasar 20,65 Juta Keluarga Penerima Mantaat (KPK). Santunan Langsung Tunai (BLT) ini disalurkan olen Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.
Akan mulai dibayarkan Kementerian Sosial sebesar Rp150 ribu selama empat kali. Dalam hal Kementerian Sosial akan menyalurkan sebanyak dua kall, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah diminta menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU). yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan. Selain itu, Pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, dan Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur hal tersebut.(**)