Abdul Hakim Perjuangkan Beberapa Poin Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 di DPD RI

  • Bagikan

TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim sedang memperjuangkan beberapa poin pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Abdul Hakim selain di Komite IV, juga ditempatkan di Badan Penyusun Undang-Undang DPD RI.

Abdul Hakim mengatakan, pada poin lembaga keuangan mikro, ia menginginkan akses publik kepada lembaga dipermudah.

“Mereka yang memiliki usaha skala mikro kecil dan menengah diharapkan bisa mengakses modal dari lembaga keuangan mikro itu,” kata Abdul Hakim, Kamis (9/9/2021).

Abdul Hakim ingin, prosedur akses warga kepada lembaga keuangan mikro dibuat sesimpel mungkin. Sehingga, publik mudah mengakses dan memenuhi syarat yang diminta.

Abdul Hakim mengatakan, jika ini terealisasi, pemerintah berhasil memberikan kontribusi nyata buat jutaan orang yang bergantung pada UMKM yang sedang digerakkan.Selain itu, bisa menciptakan lebih banyak pengusaha kecil.

Dalam masa pandemi, ujar Abdul Hakim dalam keterang tertulisnya, semua regulasi perihal akses modal memang mesti dibuat sesederhana mungkin.Dengan begitu, publik mudah mengakses dan menggunakan roda ekonomi mereka dari modal yang didapat.

Abdul Hakim berusaha agar akses ini semakin luas diberikan. Ia yakin, semua penggerak UMKM akan berusaha sekeras mungkin dalam mencicil. Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan, kredit macet atau non performing loan (NPL) dalam distribusi modal untuk UMKM sejauh ini di bawah 1 persen. (Fik/TI)

 182 total views,  1 views today

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *