TOPIKINDONESIA.ID, BANDARLAMPUNG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung menilai para kelompok yang menyelenggarakan KLB di Medan tersebut masuk dalam barisan sakit hati.
“Ya itu kelompok yang sakit hati. Padahal, mereka seharusnya tahu bagaimana AD/RT Partai. Ya gak bisa legowo lah,” kata Hanifal, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Minggu (7/3/2021).
Menurut Hanifal, pihaknya bersama para anggota lainnya secara kompak dan tegas menolak terselenggaranya KLB ilegal tersebut. Pasalnya, selain tidak sesuai dengan mekanisme partai, juga tidak mendapat izin. Ditambah lagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang berpotensi melanggar Protokol Kesehatan (Prokes).
“Kami di Fraksi Partai Demokrat Lampung dengan tegas menolak adanya KLB. Karena itu bisa dibilang ilegal,” tegasnya.
Menurutnya, hasil Kongres V Partai Demokrat yang digelar pada Bulan Maret 2020 lalu, dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih secara aklamasi adalah yang sah, sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Maka dari itu, apabila ada kelompok lain yang tidak menerima hasil itu dan berniat menggelar KLB, bisa dipastikan hal itu tidak sesuai dengan marwah partai.
“Kami mendukung kepemimpinan Ketua Umum AHY yang sah dari hasil Kongres itu. Dan kami juga solid dibawah kepemimpinan AHY,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Lampung itu.
Hanifal menyebut hasil KLB Demokrat di Deli Serdang Medan itu tidak sah karena tidak memenuhi tiga syarat AD/ART partai. Pertama yaitu terkait kehadiran 2/3 dari total ketua DPD se-Indonesia, hingga tanda tangan dari Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Poin pertama dan kedua saja tidak sah. Poin ketiga, ketua Majelis, Pak SBY tidak setuju dan tidak tanda tangan terkait hal itu. Berarti itu semua soal AD/ART tidak sah dan ilegal,” tandasnya.
Hanifal menegaskan, tak ada ketua DPC Demokrat di Lampung yang hadir di KLB Deli Serdang.
“Karena kami tunduk dan patuh atas kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” pungkasnya. (Fik/TI)
