TOPIKINDONESIA.ID – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi instrumen hukum baru untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Menurutnya, penegakan hukum selama ini belum optimal dalam mengembalikan aset hasil kejahatan. Karena itu, diperlukan aturan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi laporan Habiburokhman.
Ia menjelaskan, pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Selain itu, kunjungan kerja dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari sisi substansi, pembahasan juga menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal.
Habiburokhman memaparkan empat pilar utama dalam regulasi tersebut, yakni perlindungan hak asasi manusia dan proporsionalitas, mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku (non-conviction based), tata kelola aset yang transparan, serta pengembalian aset kepada negara dan korban.
Ruang lingkupnya juga mencakup berbagai tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Namun, Habiburokhman mengingatkan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum maupun dijadikan alat kepentingan politik.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Melalui regulasi ini, DPR berharap aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk memulihkan keuangan negara sekaligus mengganti kerugian masyarakat yang menjadi korban. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga tetap menjadi bagian penting dalam pengaturannya.
Dengan keputusan dalam rapat paripurna tersebut, DPR menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengejar dan memulihkan hasil kejahatan. (*)












