Dana PI Migas Lampung Mandek, Rp140 Miliar Terakhir Masuk PAD pada 2024

12 views

TOPIKINDONESIA.ID – Kontribusi dana Participating Interest (PI) sektor minyak dan gas bumi (migas) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung terhenti. Setelah menyetorkan sekitar Rp140 miliar ke kas daerah pada 2024, dana PI melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung tidak lagi memberikan kontribusi sepanjang 2025 hingga 2026.

Tim Pengawas BUMD pada Biro Perekonomian Pemprov Lampung, Kristian, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan kerugian kegiatan operasional sektor migas. Salah satu penyebabnya adalah kebocoran gas di wilayah kerja migas yang berdampak terhadap pendapatan perusahaan.

“Jadi, dana PI yang ada di PT LEB, anak perusahaan PT LJU, pada 2025 hingga 2026 tidak ada. Alasannya, kegiatan migas mengalami kerugian, salah satunya akibat kebocoran gas,” jelas Kristian, Selasa (17/11/2026).

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan 2024. Saat itu, dana PI melalui PT Lampung Energi Berjaya (LEB), anak perusahaan PT Lampung Jasa Utama (LJU), masih mampu memberikan kontribusi sekitar Rp140 miliar kepada PAD Provinsi Lampung.

Kristian menjelaskan, total dana yang diperoleh ketika itu mencapai sekitar Rp195 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp45 miliar digunakan untuk kebutuhan operasional PT LJU, sementara Rp140 miliar sisanya disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan.

“Pada 2024, dana PI sempat masuk ke PAD sebesar Rp140 miliar. Sementara totalnya sekitar Rp195 miliar, dengan Rp45 miliar digunakan untuk operasional PT LJU. Namun, pada 2025 hingga 2026 tidak ada kontribusi karena kegiatan migas mengalami kerugian. Untuk 2027, kita belum mengetahui bagaimana perkembangannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, skema PI 10 persen merupakan pembagian hak partisipasi antara Provinsi Lampung dan DKI Jakarta, masing-masing memperoleh porsi 5 persen. Pengawasan terhadap BUMD menjadi bagian dari tugas Biro Perekonomian, sedangkan laporan terperinci mengenai aktivitas usaha dan pengelolaan keuangan berada di masing-masing perusahaan.

BACA JUGA:  Komisi II DPRD Lampung Segera Cek Lokasi Perusahaan Penambangan Batu Dengan Bahan Peledak di Natar

Di sisi lain, Kristian menyebut salah satu BUMD yang diawasi tahun ini hanya mencatatkan keuntungan sekitar Rp3 juta dari berbagai kegiatan usaha. Perusahaan tersebut sebelumnya memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah pada 2019, tetapi sejak 2020 tidak lagi menerima tambahan modal dari Pemprov Lampung.

Dengan kondisi tersebut, BUMD dituntut mampu menjalankan usaha secara mandiri, membiayai operasional dan kebutuhan sumber daya manusia, sekaligus memberikan keuntungan bagi daerah. Untuk mengetahui lebih jauh penyebab kerugian operasional serta perkembangan pengelolaan dana PI migas, Kristian menyarankan agar konfirmasi dilakukan langsung kepada manajemen PT LJU.(*)