Walhi Curiga Ada Agenda Tambang Di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa

350 views

TOPIKINDONESIA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

WALHI menilai rencana tersebut berpotensi menghadirkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup satwa langka yang terancam punah. Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah mengusut dugaan adanya kepentingan ekspansi pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.

Wacana pemindahan pertama kali disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.

Hashim beralasan, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di Ujung Kulon rentan terancam bencana alam, terutama tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau. Karena itu, muncul gagasan memindahkan sebagian populasi ke Alas Purwo.

Namun, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan dasar ilmiah serta kewenangan di balik usulan tersebut. Menurutnya, keputusan pemindahan satwa langka harus melalui kajian komprehensif, transparan, dan menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian terkait.

“Hashim Djojohadikusumo ini dalam kapasitas apa mengusulkan pemindahan badak Jawa? Sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, semestinya fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN, bukan mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa,” ujar Umi.

WALHI juga menyoroti keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Perusahaan tersebut memiliki wilayah tambang sekitar 5.302 hektare dan mulai beroperasi sejak 2010. Berdasarkan laporan tahunan Antam yang dikutip WALHI, izin perusahaan itu berakhir pada 3 April 2025.

BACA JUGA:  PT CIMB Niaga Auto Finance Beri Tanggapan Berikut Ini! Soal Karyawan yang Diduga Mengaku Dizolimi Perusahaan

Kecurigaan semakin menguat setelah terbitnya keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten pada Februari 2026. WALHI mengklaim menemukan indikasi sebagian wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kondisi ini dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama terkait batas dan zonasi kawasan konservasi.

“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.

Meski demikian, WALHI mengakui dugaan keterkaitan antara rencana pemindahan badak Jawa dan kepentingan pertambangan emas tersebut belum terkonfirmasi serta masih membutuhkan investigasi lebih lanjut. WALHI mendesak pemerintah menghentikan wacana pemindahan sebelum tersedia kajian ilmiah independen dan meminta seluruh informasi mengenai penetapan wilayah pertambangan di Banten dibuka kepada publik.(*)