TOPIKINDONESIA.ID – Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan. Antrean panjang di sejumlah SPBU diduga bukan semata akibat keterbatasan pasokan, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan barcode BBM subsidi.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron. Ia menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU justru semakin parah dan menduga terdapat kelalaian petugas dalam mengawasi proses penyaluran BBM subsidi.
“Saya belum melihat ada penguraian antrean. Justru sebaliknya, antrean ini semakin parah. Saya menduga ada kelalaian oleh petugas-petugas di SPBU,” kata Fauzan, Kamis (7/10/2026).
Menurut Fauzan, persoalan lain yang ditemukan di lapangan adalah dugaan penyalahgunaan barcode. Satu kendaraan disebut dapat menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat nomor kendaraan.
“Yang saya temukan di lapangan, faktanya adalah banyak satu mobil menggunakan beberapa barcode dengan modus mengganti pelat. Ini yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Lampung mendorong Pemprov Lampung memperketat pengawasan dengan melibatkan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menerapkan verifikasi ganda antara barcode dengan STNK asli kendaraan.
Fauzan menilai pencocokan barcode dengan STNK penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima kendaraan yang terdaftar. Selain itu, pemeriksaan terhadap kendaraan yang dicurigai serta pelibatan Satpol PP di sejumlah SPBU juga dinilai dapat memperkuat pengawasan.
“Ini bukan untuk menghambat masyarakat mengisi subsidi, tetapi untuk mengurai permainan-permainan yang ada di lapangan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka antrean akan terus terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD Lampung mendukung langkah Pemprov Lampung yang telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada BPH Migas. Namun, penambahan kuota dinilai harus dibarengi dengan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyimpangan.
“Penambahan kuota tidak cukup kalau oknum-oknum ini tidak diberantas,” kata Fauzan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap keabsahan kendaraan dan QR code.
“Dinas ESDM akan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pengecekan lebih detail mengenai keabsahan kendaraan dan QR code yang bertujuan agar subsidi BBM tepat sasaran,” jelas Budhi.
Pemprov Lampung menegaskan pengawasan akan diperkuat bersama Pertamina, aparat penegak hukum, dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan BBM bersubsidi tersalurkan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran.(*)
