TOPIKINDONESIA.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan Asta Cita serta prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (27/4/2026).
Marindo mengatakan, peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peringatan Hari Otonomi Daerah merupakan momentum bagi kita semua untuk memperkokoh komitmen dan peran dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Tema tahun ini, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal.
“Tema ini melambangkan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan harapan besar bangsa Indonesia,” katanya.
Marindo menekankan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan.
Ia menyebutkan sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, reformasi birokrasi berbasis outcomes yang diperkuat digitalisasi terintegrasi serta inovasi daerah.
Selain itu, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antar daerah, peningkatan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi perhatian penting.
Menurutnya, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga,” tegasnya.
Marindo juga menyampaikan pesan Mendagri agar kebijakan yang dihadirkan berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi.
Sejumlah isu strategis turut disoroti, mulai dari swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, hingga tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.
Ia menilai capaian otonomi daerah selama 30 tahun menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tengah berbagai tantangan.
“Tantangan yang kita hadapi memang tidak mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita mampu mengatasinya,” ujarnya.
Di akhir, Marindo mengingatkan amanat Mendagri bahwa seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. (*)
