TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta dukungan penuh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Lampung.
Permintaan itu disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di Exit Tol Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Kamis (29/1/2026).
Gubernur yang akrab disapa Mirza menilai kunjungan Komisi V DPR RI menjadi momentum penting memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjawab kebutuhan infrastruktur dan transportasi Lampung yang kian mendesak.
“Kunjungan ini sangat strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur Lampung,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, penguatan infrastruktur dan transportasi menjadi kunci peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Lampung, kata Mirza, masih ditopang sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Saat ini Lampung menyumbang sekitar 70 persen produksi singkong nasional, serta menjadi produsen utama kopi dan sejumlah komoditas unggulan lainnya. Namun, posisi Lampung sebagai jalur utama distribusi pangan dan energi dari Sumatera bagian selatan menimbulkan beban berat pada infrastruktur jalan.
“Tingginya volume angkutan barang, termasuk komoditas pertanian dan energi, berdampak langsung pada kondisi jalan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan pengembangan kawasan industri di sejumlah titik strategis, pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, serta penguatan konektivitas melalui jalan tol terhubung pelabuhan, optimalisasi jalur kereta api angkutan barang, dan pengembangan pelabuhan sebagai simpul logistik.
“Tanpa konektivitas yang baik, potensi ekonomi Lampung tidak akan maksimal. Infrastruktur adalah kunci hilirisasi dan daya saing daerah,” tegas Mirza.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi V DPR RI Hamka B. Kady menyampaikan kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur dan transportasi nasional.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan, menyerap aspirasi daerah, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Hamka, berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.(*)
