TOPIKINDONESIA.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal atau biasa disapa Gubernur Mirza mengungkap sejumlah kendala untuk memperbaiki infrastruktur khususnya jalan rusak yang sudah terjadi bertahun-tahun di Provinsi yang menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera dan Jawa. Keterbatasan anggaran menjadi masalah utamanya.
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa total APBD seluruh kabupaten/kota di Lampung mencapai sekitar Rp32 triliun, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 6%. Sementara PAD Pemerintah Provinsi Lampung pada 2024 sebesar 59% dari total APBD sebesar Rp8,3 triliun.
“Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, 10 hingga 11 daerah memiliki PAD di bawah 10%, bahkan ada yang hanya 3%,” ujar Mirza saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri serta sejumlah gubernur dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Gubernur yang dilantik pada 20 Februari 2025 lalu itu, juga mengungkapkan adanya ketimpangan dalam struktur belanja daerah, terutama belanja pegawai yang menyerap anggaran sangat besar.
“Ada satu kabupaten yang belanja pegawainya mencapai 80% dari APBD. Bahkan, setelah mengikuti kewajiban mandatori, persentase belanja mencapai 105%, sehingga tidak tersisa anggaran untuk belanja lain,” terangnya.
Akibatnya, sebagian besar daerah di Lampung hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan, dari total belanja daerah sebesar Rp7,5 triliun, hanya Rp1,2 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja modal guna menangani kebutuhan 9,4 juta penduduk dan 1.700 kilometer jalan.
“Jalan-jalan tidak bisa kami perbaiki, ada 1 kabupaten yang jumlah jalan kabupatennya 2.400 km tapi anggaran pembangunan jalan hanya Rp30 miliar karena hanya itulah sisanya,” ujar Mirza yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Lampung.
Gubernur Mirza menjelaskan bahwa, Lampung terkenal dengan permasalahan jalan rusaknya. Dan ini yang menjadi fokus utama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
“Warga gak mau tahu, yang mereka ucap hanya gubernurnya gak bener, bupati gak bener, walikota gak bener. padahal memang kondisinya seperti itu,” tegas Mirza.
Mirza juga menyoroti minimnya penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi yang melibatkan wilayah Lampung. Ia menyebut PT Bukit Asam mengirimkan 27 juta ton batu bara melalui pelabuhan di Lampung, namun tidak ada kontribusi langsung terhadap PAD provinsi.
“Dari aktivitas pengiriman batu bara itu, kami tidak mendapat apa-apa kecuali CSR. Semua dikelola oleh Pelindo. Impor dan ekspor yang melalui Lampung pun tidak memberikan kontribusi fiskal langsung ke daerah,” tandasnya.
Menurut Mirza, Lampung juga tidak memiliki sumber daya tambang yang dapat diandalkan untuk mendorong peningkatan PAD.
“Kami belum punya cara untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Sumber daya tambang tidak ada. Kami hanya dilewati alurnya, tapi tidak mendapat manfaat langsung,” pungkas Gubernur Mirza.(*)
