TOPIKINDONESIA.ID – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pembangunan kawasan industri pangan sebagai strategi memperkuat hilirisasi komoditas pertanian. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi pangan nasional.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk merealisasikan pembangunan kawasan industri pangan di Lampung.
Permintaan itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (24/7/2026).
Mirza mengatakan Lampung memiliki potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sekitar 70 persen penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sementara daerah ini tidak memiliki sumber daya tambang maupun minyak sehingga pertumbuhan ekonomi bertumpu pada sektor pangan dan perkebunan.
“Lampung adalah produsen padi terbesar keenam di Indonesia, jagung terbesar kelima, menyumbang sekitar 70 persen produksi tapioka nasional, serta menjadi produsen nanas dengan kontribusi sekitar 23 persen terhadap produksi dunia,” ujar Mirza.
Selain itu, Lampung juga menjadi sentra produksi pisang, tebu, kopi, kakao, lada, karet, kelapa sawit hingga berbagai komoditas peternakan.
Namun, menurut Mirza, sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong pembangunan kawasan industri pangan agar proses pengolahan dilakukan di dalam daerah.
“Bagaimana sisa komoditas yang belum dihilirisasi ini dapat diolah di Lampung. Karena itu dibutuhkan kawasan industri pangan agar nilai tambah tetap berada di daerah,” katanya.
Sebagai langkah pendukung, Pemprov Lampung menjalankan Program Desa Ku Maju yang mencakup pembangunan fasilitas produksi pupuk hayati cair di 2.500 desa, pembangunan dryer hasil pertanian di 500 desa, peningkatan pendidikan vokasi, hingga penguatan hilirisasi komoditas pertanian di tingkat desa.
Mirza juga menyoroti pengembangan singkong sebagai komoditas strategis. Menurutnya, produktivitas singkong masih bisa ditingkatkan melalui penggunaan varietas unggul, peningkatan kadar pati, penerapan teknologi budidaya modern, serta penguatan kemitraan antara petani dan industri.
Ia berharap Bappenas dapat mendukung pengembangan kawasan industri pangan sehingga Lampung mampu menjadi pusat hilirisasi komoditas pertanian nasional.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rahmat Pambudy menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai pembangunan nasional harus berangkat dari kebutuhan nyata daerah, terutama dari desa.
Menurut Rahmat, pendekatan pembangunan berbasis desa yang dijalankan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi salah satu model dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan sektor pertanian yang terintegrasi dengan hilirisasi.
“Kita ingin pertumbuhan tinggi dan pemerataan juga tinggi. Dari mana caranya? Pertanian. Pertanian seperti apa? Pertanian hilirisasi. Hilirisasi berbasis pertanian,” tegas Rahmat.
Bappenas, lanjutnya, akan mempelajari seluruh usulan yang disampaikan Pemprov Lampung sebagai bahan penyusunan program pembangunan nasional, termasuk pengembangan komoditas singkong yang dinilai memiliki prospek besar untuk mendukung industri berbasis pertanian dan energi terbarukan.(*)
