TOPIKINDONESIA.ID – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari berbuka puasa bersama dengan awak media di Lampung, Sabtu (15/4/2023) sore.
“Soal Bima harapannya tidak perlu ada proses hukum dan itu direspon Kapolda Lampung juga,” kata Taufik Basari di Bandarlampung.
Karena menurutnya, apa yang menjadi kritikan Bima itu terhadap pembangunan di Provinsi Lampung benar adanya.
“Kita belajar dari yang sampaikan Bima, kita bisa kritisi pembangunan di Lampung,” kata Tobas sapaan akrabnya saat diwawancarai.
Soal pelaporan terhadap Bima, Taufik Basari menegaskan bahwa apa yang disampaikan melalui kritikan Bima itu dilindungi konstitusi.
“Dan beberapa pihak yang sampaikan kepada pihak kepolisian atas kritikan Bima itu, kita mendorong agar pihak Polda tidak menindaklanjuti laporan ini. Dan alhamdulillah mendapat respon positif dari Kapolda, bahwa ini harus jadi pembelajaran kita semua. Tidak harus diproses hukum,” tegasnya.
“Saya memahami betul keluhan Bima Yudho Saputro, Tiktokers yang viral karena kritiknya bahwa Lampung tidak maju-maju. Yang disampaikan Bimo senyatanya adalah keluhan masyarakat Lampung saat ini,” tegaa Taufik Basari.
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Lampung 1, setiap kali dirinya berkeliling bertemu warga masyarakat, masalah infrastruktur adalah keluhan yang paling utama dan selalu ditanyakan. Persoalan jalan rusak selalu ada dalam aspirasi warga yang disampaikan kepada saya.
“Selama menjadi anggota DPR RI saya berkeliling Lampung sampai ke pelosok-pelosok, naik turun gunung dan lembah, masuk keluar hutan, menyusuri pesisir pantai dan masuk ke daerah terpencil yang sulit dijangkau,” ungkapnya.
“Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat, yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat. Nanti di Komisi III juga akan saya tindaklanjuti soal keluhan itu,” kata dia.
Jalan yang rusak ataupun belum terbangun secara memadai ini mulai dari jalan desa, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Ada beberapa jalan negara yang rusak di beberapa tempat namun tidak banyak, mayoritas masih baik.
“Saya menyadari membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya.
Menurut Taufik Basari, saat pihaknya rapat Komisi III DPR RI bersama Polda Lampung dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Lampung, pada Jumat (14/4/2023) kemarin, ia juga menyampaikan pesan khusus kepada Polda Lampung.
“Saya meminta agar laporan kepada Polisi terkait viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini. Justru sebaliknya kita semua yang menjalankan amanah rakyat Lampung harus melihat ini sebagai aspirasi sekaligus pengingat agar kita bekerja lebih baik. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika merespon positif, masukan yang saya sampaikan,” pungkasnya.
Taufik Basari meminta agar semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang disampaikan ini sebagai penyemangat membangun Lampung lebih baik.
“Semoga semua pemangku kebijakan dapat menjadikan keluhan yang tersampaikan melalui viralnya pernyataan Bima sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan dengan tindakan konkrit,” tandasnya.(*)
