TOPIKINDONESIA.ID – Realisasi belanja APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2022 menempati peringkat pertama se-Indonesia, dengan angka 97,25 persen dari total realisasi pendapatan 100,68 persen.
Peringkat kedua ditempati Kepulauan Riau dengan angka 96,68 persen, Jawa Barat di posisi ketiga sebanyak 96,44 persen, Kalimantan Barat berada di posisi keempat dengan angka 95,54 persen, dan Jawa Tengah meraih peringkat kelima dengan 95,14 persen.
Untuk realisasi pendapatan APBD se-Indonesia, Kalimantan Barat menempati posisi tertinggi dengan angka 131,86 persen. Disusul Bangka Belitung (113,44 persen) dan Lampung berada di peringkat ke-17 dengan realisasi 100,68 persen.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto secara virtual di Ruang Command Center lantai 2 Gedung Diskominfotik Lampung, Selasa (24/1/2023).
Tito kembali menekankan delapan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkompimda se-Indonesia pada 17 Januari 2023 lalu.
Kedelapan arahan Jokowi itu adalah mengendalikan inflasi dengan memantau harga di lapangan dan berhati-hati dalam mengatur tarif, menurunkan kemiskinan ekstrem sampai dengan target nol persen pada 2024, mendorong daerah untuk nenurunkan stunting di bawah 14 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik di atas 5 persen di triwulan terakhir tahun 2022. Lalu, dari segi inflasi juga kita cukup terkendali yaitu 5,51 persen di akhir tahun,” kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa.
Ia juga menekankan pemerintah daerah untuk menyelesaikan dua masalah besar yaknk investasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Juga memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah lewat dana abadi dan memastikan APBD dibelanjakan untuk produk buatan dalam negeri.
“Pada arahan nomor 5, yaitu mengenai masalah forum pembelanjaan produk dalam negeri 40 persen dari APBD belanja modal barang jasa. (Jokowi) Beliau meminta semua daerah untuk memikirkan agar membuat program atau masterplan brand istilahnya yang paling gampanglah membuat imej atau branding daerah itu sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah,” paparnya.
Terakhir, Tito meminta pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024. Juga menjamin kebebasan beragama.
“Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan,” tegasnya. (*)
