GEPAK Lampung Pertanyakan Lambatnya Hasil Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkot Bandar Lampung

TOPIKINDONESIA.ID – Ada hal yang tidak biasa terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, munculnya nama-nama pejabat menjadi Pelaksana tugas (PLT) di sebagian besar OPD dan SATKER.

Menariknya lagi kejadian ini bukan hanya terjadi pada tingkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama saja, tapi juga terjadi dalam lingkup Camat dan Lurah pada Pemkot Bandar Lampung. Sebut saja misalnya beberapa Dinas yang saat ini masih dijabat Plt. seperti Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktur PDAM Way Rilau, Dinas Tenaga Kerja dan masih banyak lainnya.

Ketua Umum GEPAK Lampung, Wahyudi mengatakan, dengan hanya ditunjuknya seorang Plt. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di OPD maupun tingkatan jabatan dibawahnya dalam waktu yang lama, akan berpengaruh pada jalannya Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Karena terbatasnya kewenangan seorang Pejabat Pelaksana Tugas yang tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dan dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat yang notabene-nya justru menjadi tugas pokok dari aparatur pemerintah.

“Belum lagi pembicaraan masyarakat pemerhati Pemerintahan yang mempertanyakan lambatnya tindak-lanjut hasil lelang jabatan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung beberapa waktu yang lalu,” tanya Wahyudi, Jumat (25/11/2022).

Oleh sebab itu sudah sewajarnya jika hal ini menjadi perhatian dan pertimbangan Walikota Bandar Lampung demi berjalannya roda pemerintahan yang lebih optimal dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat umumnya.

Wahyudi pun menyebutkan, pada saat lelang jabatan untuk mengisi kekosongan yang di isi PLT di beberapa dinas tersebut, dari 8 OPD yang sudah dijalankan lelang, sekarang sudah 4 OPD yang telah dilantik.

Sementara masih ada 4 dinas yang belum dilantik, adapun 4 dinas tersebut yaitu Disdukcapil, Sekretaris DPRD, BPKAD dan Penanaman Modal Satu Pintu, yang notabene jabatan ini mempunyai peranan penting dalam roda ekonomi keuangan di Pemkot Bandar Lampung.

“Tidak menutup kemungkinan di manfaatkan oknum tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kedalam perbuatan korupsi,” ungkap Wahyudi.

“Dan ini sangat rentan bila kekosongan jabatan ini berlarut-larut mengalami kekosongan jabatan, akan berdampak luas dalam kebijakan yang di ambil dalam pemulihan ekonomi,” kata Wahyudi.

Sementara itu, saat awak media sempat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung untuk bertemu dan meminta konfirmasi terkait hal ini dengan Kepala Badan Ibu Herliwaty , SE, MM tetapi Beliau tidak berada di tempat sehingga hanya ditemui oleh Sekretaris, Rohadi Yusuf, S.Sos yang tidak bisa memberikan jawaban pasti.

“Belum bisa memberikan tanggapan nanti saja menunggu ibu,” ujar Rohadi Yusuf baru-baru ini.(*)

Loading